TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang memperbolehkan penumpang duduk berdekatan dengan syarat satu keluarga harus diatur oleh regulator. Dalam hal ini, kata Tulus, Kementerian Perhubungan atau Satgas Penanganan Covid-19 semestinya mengeluarkan aturan khusus.
“Kebijakan ini harus berbasis regulasi, yaitu diatur regulator atau ada intervensi pemerintah. Tidak bisa inisiatif maskapai. Nanti merusak tatanan,” tutur Tulus saat dihubungi pada Sabtu, 5 September 2020.
Menurut dia, aturan mesti ditetapkan agar kebijakan duduk berdekatan tidak memicu preseden buruk bagi industri penerbangan di masa pandemi. Meski begitu, Tulus menyebut posisi tempat duduk tanpa jarak bagi penumpang dengan status keluarga bukan sebuah larangan.
Kondisi itu, kata dia, wajar dan logis. Hanya, tutur dia, masing-masing anggota keluarga yang menjadi penumpang maskapai harus dipastikan bebas dari Covid-19 berdasarkan hasil tes swab PCR atau rapid test yang menunjukkan non-reaktif corona.
Terkait mekanisme jaga jarak atau physical distancing di dalam pesawat, Tulus mengatakan YLKI akan merembuk detail-detailnya dengan Kementerian Perhubungan. Pembahasan itu dilakukan pada Senin, 7 September mendatang.
Garuda sebelumnya mengumumkan bakal mengizinkan penumpang dalam satu keluarga dengan alamat KTP yang sama untuk duduk berdekatan dalam kabin. Namun, bagi penumpang yang bukan satu keluarga harus lebih dulu mendapatkan persetujuan dari penumpang lain.
