DPR Tolak Keras Permintaan Freeport Tunda Target Penyelesaian Smelter jadi 2024

Ia juga meminta agar Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bisa mendorong agar peruashaan segera menyelesaikan target pembangunan smelter ini. "Agar publik tak liat ini proyek fiktif. Kita harus berdaulat di negeri sendiri," kata Rudy.

Sementara itu politikus dari Partai Nasdem Rico Sia menilai penundaan pembangunan smelter tidak bisa diundur ke 2024 karena akan sangat merugikan Indonesia. "Apalagi ada pinjaman yang begitu besar," katanya.

Rico juga tak bisa menerima pernyataan Freeport bahwa pembangunan smelter merupakan investasi yang rugi. "Ini berita bohong, menyesatkan masyarakat," ujarnya. "Karena yang namanya investasi memang harus keluar modal di awal, baru akhirnya ada keuntungan," ucapnya.

Bila Presdir Freeport menyatakan hal ini, menurut Rico, artinya bukan pemikiran RI yang dipakai. "Selama ini orang di luar negeri bisa produksi (pemurian) di sana dan untung. Sementara klo kita produksi di sini malah rugi. Logikanya di mana?"

Senada, anggota DPR dari Fraksi PKS Rofiq Hananto menyebutkan tak bisa menerima permintaan agar Freeport menunda penyelesaian pembangunan smelter. Sebab, pembangunan smelter ini cara agar RI ga hanya ekspor bahan mentah. 

"Terlalu banyak masyarakat dirugikan dengan konsep yang sebelumnya. Oleh karena itu PKS tidak setuju, dengan alasan Covid-19, baru tahun 2024 smelter selesai," ujar Rofiq.

Batas waktu penyelesaian smelter itu pun sudah diatur di Undang-Undang. "Kalau pemerintah hari ini memberi tenggang waktu, sama saja melanggar UU yang baru diterbitkan," ucapnya.

Akibat penolakan dari sejumlah anggota Komisi Energi DPR itu, lantas rapat diskors oleh pimpinan rapat Eddy Soeparno. Setelah skors rapat dicabut, ia menutup rapat dengan PT Freeport Indonesia dan mengagendakan rapat terpisah dengan perusahaan tersebut untuk membahas proyek smelter.

IHSAN RELIUBUN | RR ARIYANI

Baca juga: Dirut MIND ID Diusir DPR, Erick Thohir: Saya Percaya Pak Orias

• Sebelumnya
• 1
• 2