Bantuan, Sumbangan, dan Hibah Bisa Tak Kena PPh, Ini Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibah bagi wajib pajak penerima, maupun keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah bagi wajib pajak pemberi dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh).

"Syaratnya, pemberian bantuan, sumbangan atau hibah tersebut idlakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan," dinukil dari keterangan tertulis DJP Kemenkeu, Selasa, 28 Juli 2020. 

Syarat lain agar penghasilan dalam bentuk hibah serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan adalah pihak penerima harus merupakan orang tua kandung atau anak kandung, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Apabila penerima merupakan badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan, maka walaupun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima tetapi penghasilan atau keuntungan dari hasil bantuan, sumbangan, atau hibah tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

Bagi pihak pemberi, segala bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

 






Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

1 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

2 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

3 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

3 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

4 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

6 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.


Setelah di Dishub, Dana Hibah untuk TNI Muncul di Pos Anggaran Satpol PP DKI, Besarnya Rp 337,33 Miliar

7 hari lalu

Setelah di Dishub, Dana Hibah untuk TNI Muncul di Pos Anggaran Satpol PP DKI, Besarnya Rp 337,33 Miliar

Dana hibah untuk TNI juga tercantum di pagu anggaran Satpol PP DKI. Salah satunya untuk pembelian alat penanggulangan hura-hara Rp 88 miliar.


PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

7 hari lalu

PPh 21 hingga Oktober Tumbuh 21 Persen, Sri Mulyani: Jika Dibandingkan Berita PHK Jadi Kikuk

Sri Mulyani menyatakan bahwa data penerimaan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

7 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.