Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edhy Prabowo Beberkan Penangkapan 2 Kapal Asing Ilegal

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan) meninjau kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat konferensi pers penangkapan 2 Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan KKP di Laut Natuna Utara memastikan tidak akan ada ruang bagi para pelaku penangkapan ikan ilegal.

"Perang melawan illegal fishing kami fokus dan terus bekerja serta memberikan bukti keseriusan dalam memberantas illegal fishing. Actions speak louder than words," ujarnya di Stasiun PSDKP Pontianak, Rabu, 22 Juli 2020.

Ia menjelaskan bahwa pencapaian KKP saat ini tak kurang 66 kapal telah ditangkap. Dari jumlah tersebut ada 49 kapal ikan asing ilegal berbagai bendera berhasil dibekuk dari tiga perairan yang selama ini menjadi lokasi beroperasinya para pencuri ikan yaitu di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi dan Selat Malaka.

Dilihat asal negara, ada 22 kapal berbendera Vietnam, 12 kapal berbendera Malaysia, 14 kapal berbendera Filipina dan 1 kapal berbendera Taiwan. Selain itu, 17 kapal berbendera Indonesia juga diamankan.

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa seluruh KIA yang berani melakukan illegal fishing di perairan kita, pasti akan kami tindak”, ujar Edhy.

Secara khusus dia menyampaikan apresiasi kepada Awak Kapal Pengawas Perikanan KKP yang tak pernah gentar dalam menindak para pencuri ikan. Edhy mencontohkan aksi heroik dari awak kapal pengawas pada saat melumpuhkan 2 kapal berbendera Vietnam yaitu KG 91920 TS dan KG 95732 TS yang dilumpuhkan di Laut Natuna Utara pada Rabu (15/07). Dua kapal tersebut dilumpuhkan KP. Orca 03 yang dinakhodai Capt. Muhammad Ma’ruf dan KP Hiu 11 yang dinakhodai oleh Capt. Slamet.

“Kita semua bisa melihat bagaimana kegigihan dan keberanian aparat KKP dalam melumpuhkan KIA ilegal tersebut”, ungkap Edhy.

Dalam video yang disampaikan kepada awak media, penangkapan 2 KIA ilegal yang diawaki oleh 18 WNA berkewarganegaraan Vietnam dan 4 WNA berkewarganegaraan Kamboja tersebut berlangsung dramatis.

Beberapa kali tembakan peringatan yang diberikan ternyata diabaikan begitu saja. Hampir dua jam waktu yang dihabiskan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku illegal fishing yang mencoba melarikan diri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akhirnya Kapal Pengawas KKP berhasil melumpuhkan setelah beberapa Awak Kapal Pengawas melakukan pelumpuhan dengan melompat ke KIA yang sedang berusaha kabur dengan kecepatan maksimal tersebut.

“Saya selalu katakan, tidak ada penangkapan KIA yang dilakukan dengan mudah. Awak kapal pengawas mengabdikan jiwa raganya demi menjaga laut dan kewibawaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita perlu mengapresiasi segala perjuangan dan keberanian Awak Kapal Pengawas,” ujarnya.

Edhy kembali menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Awak Kapal Pengawas ini merupakan bukti betapa seriusnya KKP menangani illegal fishing. Menurutnya, semua tidak rela isi kekayaan laut Indonesia ikannya dicuri oleh KIA karena itu haknya nelayan kita dan kami pastikan KKP akan slalu komitmen untuk menjaganya demi kesejahteraan nelayan Indonesia.

Edhy juga mengajak agar semua pihak bersinergi, baik aparat penegak hukum terkait termasuk juga media, dalam upaya memberantas illegal fishing. “Ini masalah bersama, mari kita bersinergi," kata dia.

Dalam konferensi pers tersebut, Edhy juga menyampaikan perkembangan proses hukum 49 kapal ikan asing ilegal yang sudah ditangkap. Sampai dengan saat ini, 16 kapal telah mendapatkan putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht), 4 kapal dalam proses banding, 7 kapal sedang dalam proses sidang, 10 kapal dalam proses P-21, 9 kapal dalam proses penyidikan, 2 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan 1 kapal dikenakan Tindakan lain.

Dalam konferensi pers hadir juga Gubernur Kalbar, Sutarmidji. Pada kesempatan itu ia menyampaikan apresiasi upaya penindakan tindakan penangkapan ilegal.

"Kita apresiasi upaya penindakan dan ke depannya bisa terus berlanjut. Kemudian saya sampaikan pada kesempatan ini kita punya sekolah perikanan dan harus dimaksimalkan," kata dia.

ANTARA
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

26 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (tengah) dalam jumpa pers tentang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menaker menyebut pembayaran THR Keagamaan wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Terpopuler Bisnis: Daftar Pekerja yang Berhak Mendapat THR, 6 Jalan Tol Fungsional Saat Mudik

Berikut daftar pekerja yang berhak mendapat THR. Cek status magang dan honorer.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

27 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

49 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

50 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Banyak Kapal Asing di Laut Natuna, Anies Baswedan: Kedaulatan Wilayah Harus Dijaga

20 Januari 2024

Anies Baswedan berpidato didalam pertemuan dengan ribuan pendukung di MTC Nongsa Batam, Jumat 19 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Banyak Kapal Asing di Laut Natuna, Anies Baswedan: Kedaulatan Wilayah Harus Dijaga

Calon presiden Anies Baswedan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah, merespons banyaknya kapal asing di Laut Natuna Utara.


Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

13 Januari 2024

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu serentak 2024 tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jaksa Agung Sebut 70 Persen Tindak Kejahatan Berasal dari Laut

Jaksa Agung mengatakan 13 lembaga yang memiliki kewenangan di laut, masih belum mampu menjaga perarian Indonesia.


Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga Besok, Tertinggi di Laut Natuna

12 Januari 2024

Sejumlah wisatawan memandang gelombang tinggi di Pantai Salor, Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kamis 29 Desember 2022. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di Pesisir Utara Pulau Jawa untuk mewaspadai gelombang tinggi laut berkisar 1,25 hingga 2,5 meter pada Kamis 29 hingga 30 Desember. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Peringatan Dini Gelombang Tinggi hingga Besok, Tertinggi di Laut Natuna

BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di perairan Indonesia hingga 13 Januari 2024 besok.


Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

KRI Tjiptadi-381 (kanan) dan KRI Teuku Umar-385 (kiri) mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Kunjungan Mahfud MD meninjau situasi keamanan setelah kapal nelayan dan coast guard China memasuki perairan Natuna Utara. ANTARA
Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.


Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

10 Januari 2024

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Demokr[e]asi di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Acara tersebut diselenggarakan untuk ngobrol bareng Ganjar sekaligus menyerap aspirasi dari berbagai kalangan anak muda. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Janji Perkuat Keamanan Laut dan Tenggelamkan Kapal Asing

Bagi Ganjar, sektor laut Indonesia harus mendapatkan penjagaan ekstra terhadap praktik illegal fishing.


Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

5 Januari 2024

Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, Juliari mengaku pernah menyerahkan uang sekitar Rp500 juta ke Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti untuk operasioal DPC PDIP Kendal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gebyar Diskon Remisi Napi Korupsi Sepanjang 2023, Terakhir Rombongan Juliari Batubara Dikorting 1 Bulan

Sejumlah napi korupsi dapat remisi selama 2023. Koruptor dapat remisi tak perlu jadi justice collaborator dan bayar lunas denda serta uang pengganti.