Jawa Barat Minta Kuota Pekerja Lokal di Proyek Strategis Nasional

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menutup lokasi galian tanah merah tak berizin yang telah beroperasi selama enam tahun di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dok Humas Pemprov Jabar

    Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menutup lokasi galian tanah merah tak berizin yang telah beroperasi selama enam tahun di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Dok Humas Pemprov Jabar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat memberikan kuota lebih besar bagi pekerja lokal. “Harapan kepala daerah ingin ada kuota pekerja di wilayah (proyek) tersebut. Misalnya, proyek melewati Kabupaten Bandung Barat, maka kami ingin ada pekerja dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. Itu sedikit meringankan beban kami dalam menyerap tenaga kerja,” kata dia, dikutip dari rilis, Selasa, 21 Juli 2020.

    Permintaan itu disampaikan Uu dalam rapat bersama perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, BBWS Citanduy, BBWS Ciliwung Cisadane, BBWS Cimanuk Cisanggarung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta PT Kereta Cepat Indonesia China. Sejumlah proyek strategis tersebut diantaranya waduk Cipanas, Waduk Kuningan, Waduk Leuwikeris, Bendungan Sadawarna, serta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

    Uu mengatakan, Jawa Barat menghadapi masalah penambahan jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dengan menggelar sejumlah proyek padat karya.

    “Karena di Jabar pengangguran sangat luar biasa karena pandemi (Covid-19) dan pemerintah sedang berupaya (salah satunya) dengan padat karya. Itu pun baru terserap 50 ribu dari jutaan yang menganggur,” kata Uu.

    Uu meminta pengelola PSN bisa memberlakukan kuota bagi tenaga kerja lokal untuk mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Barat. Pelibatan tenaga kerja lokal juga bisa mengurangi penolakan warga pada proyek tersebut.

    “Karena selain kebermanfaatan, semua pembangunan tidak lepas dari dampak, baik ke masyarakat maupun lingkungan. Jika kami Pemprov atau kabupaten/kota diberikan informasi terkait progress, kami juga turut merasa memiliki sebagai pemerintah. Jika tidak, proyek itu seolah proyek asing,” kata Uu.

    Penyerapan tenaga kerja lokal pada Proyek Strategis Nasional sudah berlangsung, kendati jumlahnya masih minim. Jumlah tenaga kerja lokal yang dilibatkan dalam Proyek Strategis Nasional bervariasi, di antaranya 150 tenaga kerja lokal dilibatkan dalam proyek Bendungan Sadawarna yang melibatkan 350 pekerja, lalu 250 pekerja lokal dari kebutuhan 510 pekerja untuk menggarap proyek Waduk Leuwikeris, serta 308 pekerja lokal dari 804 pekerja yang menggarap proyek Pelabuhan Patimban.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.