Luhut Cerita Soal KPK Soroti Tipping Fee Pengolahan Sampah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis petang, 25 Juli 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bahwa program pengelolaan sampah yang tengah dikerjakan pemerintah dengan sistem energi terbarukan disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab, dalam program itu, lembaga antirasuah menduga ada tipping fee yang disinyalir bisa merugikan negara.

Tipping fee merujuk pada anggaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah. Luhut menjelaskan, tipping fee yang dimaksud KPK bukan penyalahgunaan anggaran.

Sebab, tipping fee itu merupakan ongkos kebersihan yang diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah sampah. “Orang kritik kita soal sampah ada faktor merugikan negara kalau dengan tipping fee dan bisa jadi masalah. Itu adalah ongkos kebersihan,” tutur Luhut dalam konferensi pers peresmian sistem pengolahan sampah RDF di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa, 21 Juli 2020.

Luhut melanjutkan, pekerjaan untuk mengelola sampah menjadi energi terbarukan memang membutuhkan biaya yang banyak. Di samping itu, program ini tak serta-merta menguntungkan secara material lantaran keperluannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dikutip dari laman resmi KPK, lembaga itu pada 6 Maret lalu mengundang Menteri Energi, Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membahas kajian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi. Berdasarkan persamuhan itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memaparkan pelbagai masalah yang ditemukan.

Salah satu persoalan yang dikemukakan ialah biaya layanan pengelolaan sampah  (BLPS) yang bersumber dari APBD dan penghitungannya berdasarkan volume per ton. Biaya itu tidak termasuk biaya pengumpulan, pengangkutan, dan proses akhir.

Menurut Pahala dalam rapat itu, BLPS memberatkan daerah. Pendapatan asli daerah pun habis untuk ongkos tipping fee pengangkutan. Padahal, belum ada teknologi pengelolaan sampah yang berhasi. KPK pun menyarankan implementasi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 diarahkan ke program waste to energy.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

14 jam lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


Tenda Mewah Besar Serba Putih Mulai Selimuti Rumah Erina Gudono, Luhut Pantau Persiapan

20 jam lalu

Tenda Mewah Besar Serba Putih Mulai Selimuti Rumah Erina Gudono, Luhut Pantau Persiapan

Di lahan kosong depan rumah Erina Gudono, juga telah ikut dipasang lantai dari kayu dan terlindungi dengan tenda putih besar.


Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

2 hari lalu

Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

Ungkapan kill or to be killed oleh Luhut saat pemaparan kondisi investasi di Indonesia mengingatkan pada lirik lagu grup musik asal Inggris, Muse.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

3 hari lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

3 hari lalu

Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

Luhut Pandjaitan optimistis Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Investasi mobil listrik di Cina disebutnya lebih mahal.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

3 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

3 hari lalu

Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

Belakangan, Menko Marves Luhut Pandjaitan getol berbicara soal insentif kendaraan listrik, termasuk pemerintah akan mensubsidi pembeliannya.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

3 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

3 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.