TEMPO.CO, Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Daerah atau DPR mengkritik lesunya upaya Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dalam menarik pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di berbagai subsektor transportasi. Kritik datang dari anggota Fraksi PDIP, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat bersama antara pemerintah dan legislator, Rabu, 15 Juli 2020.
Rifqinizamy mengatakan, dari sisi laut, Kemenhub memberikan konsesi pengembangan terminal pelabuhan ship to ship (STS) di Kalimantan Tengah kepada swasta selama 45 tahun dengan transaksi mencapai triliunan per bulan. Namun dari izin yang diberikan, PNBP yang diterima negara dinilai sangat minim, yakni hanya Rp 200 juta.
“Padahal STS ini dilalui ribuan tongkang. Kalau dihitung nilai transaksi sebulan hampir Rp 11 triliun. Sedangkan PNBP yang diterima negara hanya 200 juta,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Rifqinizamy, potensi PNBP ini semestinya bisa dikembangkan. Apalagi, kata dia, negara sudah memberikan kesempatan swasta untuk mengelola aset di tengah laut yang sejatinya bisa digarap sendiri oleh pemerintah. Ia mensinyalir, ini hanya merupakan satu dari banyak contoh potensi yang belum digali oleh Kementerian.
Sedangkan dari subsektor transportasi darat, Kementerian dinilai masih lemah dalam menarik PNBP untuk penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) terhadap agen pemegang merek (APM). Pada 2017, misalnya, Kemenhub menerbitkan sertifikat untuk 23 APM.
Dari jumlah itu, terdapat 6 juta kendaraan yang dipasarkan dan nilainya hampir Rp 700 miliar. Namun, dari penerbitan SRUT ini, nilai PNBP yang diterima negara hanya Rp 21 miliar. “Ini memang kecil-kecil, tapi dalam konteks sekarang pandemi ini menjadi penting,” katanya.
Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu, turut mempermasalahkan kekurangan PNBP yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang 2019. “BPK menyatakan kekurangan PNBP Rp 638 miliar. Saya kira dalam suasana di mana pemerintah sedang memerlukan banyak dana, ini bisa didorong,” tuturnya.
Sehingga pada masa mendatang, pemerintah tidak lagi menggantung pendapatan terlampau lama. Dia juga menyoroti laporan BPK terhadap kinerja Kementerian Perhubungan yang kian lama kian banyak temuannya. Syaikhu mendesak Kementerian segera merampungkan temuan-temuan tersebut agar tidak berpotensi menjadi kerugian negara.
Menjawab kritik tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan bakal segera menyelesaikan persoalan itu. “Kami akan selesaikan,” tuturnya.
