Relawan Jokowi Laporkan Rangkap Jabatan BUMN ke Ombudsman

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Inasgoc Erick Thohir mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Ketua Inasgoc Erick Thohir mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Barisan Relawan Nusantara atau Baranusa melaporkan Menteri Badan Usaha Milil Negara, Erick Thohir, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ke Ombudsman RI terkait rangkap jabatan.

    Organisasi ini menilai kedua menteri melakukan maladministrasi ketika mengangkat petinggi BUMN yang rangkap jabatan termasuk dari kalangan TNI-Polri aktif.

    "Kami menolak terjadinya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI-Polri aktif di dalam jajaran komisaris BUMN," kata Adi Kurniawan, ketua Umum Baranusa, di Ombudsman, Jumat, 10 Juli 2020.

    Adi mengatakan rangkap jabatan komisaris BUMN berpotensi memunculkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan masuknya pejabat TNI-Polri aktif ke dalam jajaran komisaris BUMN berpotensi mengembalikan dwi fungsi angkatan bersenjata.

    Menurut Adi, rangkap jabatan itu bertentangan dengan visi revolusi mental Presiden Jokowi. Sementara, masuknya perwira TNI - Polri ke BUMN dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998.

    Adi menyebutkan salah satu orang yang dia laporkan adalah Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Selain menjadi Jubir Presiden, Fadjroel adalah Komisaris PT Waskita Karya, perusahaan konstruksi pelat merah.

    Sebelumnya, Ombudsman sedang menyoroti penempatan anggota TNI dan Polri aktif menjadi komisaris BUMN. Menurut Ombudsman hal itu melanggar Undang-Undang. Ombudsman juga menemukan ada 397 penyelenggara negara atau pemerintahan yang rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.