Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Akan Jadi Kunci Pemulihan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.  Teguran tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara tertutup pada 18 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Jokowi (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Teguran tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar secara tertutup pada 18 Juni 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun.

    Presiden berharap di kuartal III 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh sehingga akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan yang diakibatkan pandemi Covid-19.

    “Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah. Tahun depan Insya Allah juga akan lebih mudah," ujar Presiden melalui keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.

    Menurut Jokowi, belanja pemerintah akan menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Maka itu, dia meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat disederhanakan.

    "Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp 70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp 104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Presiden.

    Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Para menteri dan pimpinan lembaga negara diminta bekerja seperti dalam konteks keadaan krisis. Selain itu, Presiden mengingatkan, belanja pemerintah juga harus memprioritaskan produk-produk yang ada di dalam negeri.

    "Misalnya di Kementerian Pertahanan, bisa saja di PT DI (Dirgantara Indonesia), beli di PT. Pindad, beli di PT. PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Menhan (Prabowo Subianto) juga lebih tahu mengenai ini," ujarnya.

    "Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi terpacu, bisa memacu pertumbuhan kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," Presiden menambahkan.

    Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Alat medis itu seperti alat uji Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction, alat uji cepat Covid-19 dan juga beberapa obat.

    "Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai lima juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa Efek Buruk Asupan Gula Berlebih Selain Jadi Penyebab Diabetes dan Stroke

    Sudah banyak informasi ihwal efek buruk asupan gula berlebih. Kini ada satu penyakit lagi yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi gula berlebihan.