Sri Mulyani: Uang Pemerintah di BI Sebesar Rp 400 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menempatkan uang di Bank Indonesia sebesar Rp 300 triliun hingga Rp 400 triliun.

    "Uang negara ada di Bank Indonesia dalam rangka cash management rata-rata di atas Rp 300 triliun bahkan sampai Rp 400 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 29 Juni 2020.

    Menurutnya, pemerintah mendapatkan bunga 80 persen dari suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse Repo Rate. Dari sekitar Rp 100 juta tersebut, pemerintah menempatkan Rp 30 triliun di empat bank Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan kembali sektor riil.

    Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan pemerintah akan menempatkan Rp 30 triliun kepada bank BUMN. Masing-masing himpunan bank negara akan menyampaikan penggunaan dana tersebut dalam pemulihan sektor riil. "Jadi dana ini memang khusus untuk mendorong ekonomi sektor riil," ujarnya.

    Dia berharap bank BUMN segera dan terus mengakselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor riil. Menurutnya, Kemenkeu akan melakukan penempatan itu dengan mekanisme penempayan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh waktu dana ditempatkan di BI, yaitu 80 persen dari suku bunga acuan BI.

    "Suku bunga yang rendah ini diharapkan mampu mendorong bank-bank Himbara melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor riil melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha dan juga dengan tingkat subung yang lebih rendah," kata dia.

    Dia menurutkan bersama Kementerian BUMN dan didukung oleh BPKP akan melihat evaluasi penggunaan dana itu mendorong sektor riil per tiga bulan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.