Sri Mulyani Puji Mekanisme Check and Balance RI

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    Sri Mulyani tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki mekanisme check and balance anggaran yang baik ketimbang negara lain.

    "Sangat jarang negara-negara di dunia punya mekanisme check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia yang demokratis," ujar dia dalam rapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Juni 2020.

    Mekanisme yang dimaksud Sri Mulyani adalah pemerintah melakukan perencanaan, menganggarkan serta membahas dengan DPR yang memiliki hak budget. Setelah itu, DPR akan melakukan pengawasan.

    Pemerintah selanjutnya akan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, pemerintah kembali ke DPR untuk membahas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban. "Itu mekanisme check and balance yang baik, menurut saya dari pengalaman saya bekerja di dunia ini," kata Sri Mulyani.

    Mekanisme check and balance tersebut, menurut Sri Mulyani, merupakan hasil dari sistem demokrasi yang diterapkan di Tanah Air. "Rumit memang dengan sistem politik dari mulai sentralisasi sampai desentralisasi dan dengan jumlah partai dan kombinasi yang tidak mudah."

    Situasi ini berbeda dengan kondisi negara lain, seperti Rusia yang menganut sistem satu partai, maupun Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem dua partai. Sistem politik di Indonesia, kata Sri Mulyani, menimbulkan warna dari tata kelola perundang-undangan dan sistem penganggaran.

    Namun dia menilai masih ada ruang dalam sistem penganggaran untuk diperbaiki ke depannya. "Kami juga melihat bahwa prosesnya berjalan cukup baik. Tapi tidak berarti ini tidak bisa diperbaiki, masih ada ruangan untuk memperbaiki," ujar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani mengatakan bakal melaksanakan redesain sistem penganggaran dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. "Tujuan kami meredesain sistem penganggaran adalah bagaimana bisa mengakselerasi apa yang sudah diinisiasi selama ini yaitu membangun money follow program," ujar dia. Dengan demikian, ia mengatakan anggaran yang disiapkan pun mengikuti program yang jelas kegiatan, output, dan outcome-nya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.