New Normal, Tjahjo Kumolo: Produktivitas ASN Jangan Turun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan di era New Normal aparatur sipil negara atau ASN harus tetap produktif dengan situasi yang berbeda dari biasanya.

    Sebagai ASN, kata dia, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dituntut tetap berjalan dengan baik walaupun sistem kerja berbeda dengan sebelum pandemi. “Jangan sampai pandemi Covid-19 menurunkan produktivitas kerja kita semua,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Juni 2020.

    Tjahjo mengajak seluruh instansi pemerintah untuk mulai melakukan pengaturan kerja secara fleksibel atau flexible working arrangement. “Instansi pemerintah harus mulai mengatur pembagian pegawai yang bekerja di kantor atau bekerja di rumah,” tuturnya.

    Dalam tatanan normal baru ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mereka yang bekerja di kantor. Penataan ruangan perlu dipertimbangkan karena diharuskan untuk menjaga physical dan social distancing. Untuk itu perlu untuk mengatur ulang tata letak dalam ruang rapat, ruang kerja, dan ruang pelayanan.

    Selain itu, pengaturan standar-standar fasilitas yang harus dipenuhi untuk setiap perkantoran, seperti penyediaan tempat hand sanitizer, wastafel cuci tangan, ruang kerja yang berjarak cukup antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

    Dengan adanya penyesuaian sistem kerja ASN, ternyata memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan aplikasi layanan elektronik.

    “Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang meningkat akibat pandemi Covid-19, memaksa kita untuk mau tidak mau menyesuaikan dengan kondisi dimana kultur/budaya digital mulai merambah,” kata Tjahjo Kumolo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.