Menaker Prediksi Akan Ada Tambahan 5,23 Juta Orang Pengangguran

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat mengunjungi Kawasan Industri Usaha Pengupasan Bawang di Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020).

    Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat mengunjungi Kawasan Industri Usaha Pengupasan Bawang di Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah memperkirakan bakal ada tambahan 2,92 juta hingga 5,23 juta orang pengangguran di Indonesia jika pandemi Covid-19 terus berlangsung. "Kami terus mencoba untuk terus menekan tingkat pengangguran, agar tetap di bawah dua digit,” kata Ida dalam telekonferensi pers reguler berbahasa Inggris dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

    Ida menjelaskan, saat ini jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi Corona sebanyak 1,7 juta pekerja, baik dari sektor formal maupun informal. Dampak dari Covid-19 itu bisa berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengenaan status dirumahkan. Sementara Badan Pusat Statisik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2020 adalah 6,88 juta orang.

    Lebih jauh Ida berharap situasi dunia usaha segera membaik agar roda kegiatan ekonomi dapat bergerak, yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja. Pada kuartal I 2020, investasi masih tumbuh yang menyebabkan pembukaan lapangan kerja hingga 300 ribu orang.

    Di masa transisi kebiasaan baru, Ida berharap aliran investasi dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menurut Ida, juga telah menetapkan enam kebijakan strategis untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja.

    Enam kebijakan itu adalah paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, dan jaring pengaman sosial melalui program perluasan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja formal dan informal.

    Selain itu ada kebijakan pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Lalu ada kebijakan perluasan program industri padat karta dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.