OJK: Keamanan Data Fintech Lending Harus Berstandar Internasional

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meninggalkan gedung KPK setelah pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 November 2018. Wimboh Santoso diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi aliran dana bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada pelaku teknologi finansial atau atau financial technology (fintech), khususnya bidang peer to peer lending (P2P) agar dapat melindungi data para nasabah dari risiko kebocoran.

    Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan menjelaskan pelaku tekfin harus memerhatikan keamanan transaksi dan keamanan data nasabah yang diberikan kepada penyelenggara teknologi finansial (tekfin). 

    "[Keamanan data] ini penting karena seperti diketahui dari berita beredar beberapa waktu terakhir, soal keamanan data, kami tidak ingin di fintech ada data dijual, supaya itu harus ada keamanan data berstandar internasional, jadi tidak hanya ISO 9001 tentang pelayanan tapi juga harus dipastikan data aman sepanjang masa," ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa 2 Juni 2020.

    Peringatan ini disampaikan OJK, khususnya kepada 8 pelaku tekfin yang baru mengantongi izin resmi sejak Mei 2020 lalu. Menurut Munawar, sebelum otoritas mengeluarkan izin permanen kepada tekfin, ada proses panjang yang harus dilalui penyelenggara dengan waktu sekitar satu tahun.

    Selama proses tersebut, OJK betul-betul memastikan pelaku tekfin ini siap untuk berjuang ke depan, serta diuji seberapa besar kemampuannya dalam perlindungan konsumen.

    "Kami juga mengingatkan setelah berizin ini, pastikan ada kerja sama asuransi kredit dan antisipasi risiko pembiayaan dapat dijaga dengan baik, serta seluruh penagihan setelah 90 hari jatuh tempo itu tidak bisa lagi dilakukan oleh internal perusahaan tapi harus oleh pihak lain yaitu eksternal," ujarnya.

    Adapun sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) menyatakan ada sebanyak delapan perusahaan tekfin peer-to-peer lending berhasil mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi mengatakan, ke delapan tekfin  tersebut adalah Pinjam Modal (PT. Finansial Integrasi Teknologi), Taralite (PT. Indonusa Bara Sejahtera), Danarupiah (PT. Layanan Keuangan Berbagi), Pinjamwinwin (PT. Progo Puncak Group), Julo (PT. Julo Teknologi Finansial), Indodana (PT. Artha Dana Teknologi), Awantunai (PT. SimpleFi Teknologi Indonesia) dan Alami (PT. Alami Fintek Sharia).

    Dengan tambahan delapan platfom yang baru mendapat izin tersebut, sampai saat ini terdapat 33 penyelenggara pinjaman online yang mengantongi lisensi dari OJK, dari total anggota AFPI saat ini 161 perusahaan. Sisanya masih berstatus terdaftar di OJK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dirjen Hubjat: 3 Poin Utama Pedoman Teknis Keselamatan Pesepeda

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menyebutkan tiga pokok utama pedoman teknis keselamatan pesepeda. Ada tiga poin yang perlu diperhatikan.