Pilot Garuda di-PHK, Dirut: Ini Keputusan yang Berat

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bukti atribut pilot Garuda gadungan yang disita polisi dari Alvin Adithya, seorang penumpang, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 22 Maret 2019. DOK POLRES BANDARA.

    Bukti atribut pilot Garuda gadungan yang disita polisi dari Alvin Adithya, seorang penumpang, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 22 Maret 2019. DOK POLRES BANDARA.

    TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan termasuk salah satu bisnis yang terkena imbas akibat wabah virus corona. Turunnya jumlah penumpang membuat perusahaan merugi hingga harus mengurangi pegawai, termasuk Garuda Indonesia.

    Akibat corona, Garuda Indonesia terpaksa memangkas jumlah pilot. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kebijakan tersebut harus diambil sebagai upaya menyelaraskan supply and demand operasional penerbangan yang saat ini terdampak signifikan terimbas pandemi corona.

    Kebijakan tersebut, ujar Irfan, telah melewati pertimbangan yang matang dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pegawai yang kontraknya diselesaikan lebih awal. "Ini keputusan berat yang harus kami ambil," ucapnya.

    Irfan melanjutkan, Garuda Indonesia tidak akan memperpanjang kontrak kerja dengan pilot dalam status hubungan kerja waktu tertentu. "Melalui penyelesaian kontrak tersebut, Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin 1 Juni 2020.

    Namun demikian, Irfan yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional perseroan akan terus membaik dan kembali kondusif. Sehingga, Irfan pun yakin maskapai pelat merah ini mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini.

    Sebelum memecat pilot Garuda, maskapai pelat merah ini telah merumahkan pegawai yang berstatus kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kabar soal ratusan pegawai yang dirumahkan sementara ini awalnya disampaikan oleh Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI). Namun jumlah 800 ini lebih besar dari yang disampaikan IKAGI, yang hanya 400 orang, terdiri dari pramugari dan pramugara PKWT.

    Dari seluruh pegawai yang dirumahkan, tak ada yang mendapatkan gaji, melainkan hanya menerima asuransi kesehatan dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang sudah dibayarkan sebelumnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.