1,1 Juta Pelaku Perikanan Terdampak Covid-19 Dapat Bantuan Tunai

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelayan menjemur ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Serang, Banten, Selasa 7 April 2020. Para nelayan setempat mengaku kesulitan untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka terkait kebijakan pembatasan sosial sehingga ikan tidak bisa dijual ke luar daerah dan hanya sedikit sekali yang bisa diserap pasar di lingkungan lokal mereka. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Nelayan menjemur ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Serang, Banten, Selasa 7 April 2020. Para nelayan setempat mengaku kesulitan untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka terkait kebijakan pembatasan sosial sehingga ikan tidak bisa dijual ke luar daerah dan hanya sedikit sekali yang bisa diserap pasar di lingkungan lokal mereka. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin mengatakan ada sekitar 1,1 juta pelaku perikanan yang terdampak wabah Covid-19. Mereka diharapkan mendapat Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah.

    "Menteri KKP (Kelautan dan  sudah mengusulkan ada sekitar 1,1 juta nelayan dan pelaku perikanan yang terdampak, terdiri dari nelayan 800 ribu, ada juga pemasar, penjual, dan pembudidaya, itu kurang lebih 1,1 juta. Ini yang diharapkan dapat BLT," ujar Safri dalam konferensi video, Ahad, 31 Mei 2020.

    Namun, kata dia, dalam rapat terbatas di Istana Presiden beberapa waktu lalu baru diketahui bahwa baru sekitar 20 persen dari angka tersebut yang masuk ke dalam data Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi data kembali untuk mengcakupi seluruh pelaku perikanan terdampak Corona.

    "Mereka akan terima jumlah dana sama seperti BLT lain, kurang lebih Rp 600 ribu per keluarga dan akan dibayarkan hingga Desember, per bulan," ujar Safri. Ia mengatakan bantuan tersebut tidak akan diberikan secara akumulatif agar tidak dipergunakan untuk transaksi yang bersifat konsumtif atau tidak sesuai kebutuhan.

    Awalnya, bantuan itu akan diberikan dalam bentuk sarana prasarana. Namun, setelah dipertimbangkan, pemerintah memutuskan untuk memberinya dalam bentuk tunai. Sebab, dikhawatirkan sarana prasarana itu belum dibutuhkan dalam kondisi saat ini.

    Saat ini, pemberian bantuan masih sedang dalam proses dan akan masuk ke proses kedua pada Juni-September 2020. "Yang belum masuk sedang kami sinkronkan," ujar dia. Untuk memenuhi seluruh pemberian bantuan tersebut telah diusulkan tambahan dana sebesar RP 1,2 triliun.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan memberi insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. Jokowi menyebut, ada empat skema besar yang disiapkan untuk membantu para petani dan nelayan saat pandemi ini.

    Pertama, melalui program jaring pengaman sosial. Jokowi meminta jajarannya memastikan 2,7 juta petani dan buruh tani miskin serta 1 juta nelayan dan petambak, masuk dalam program bantuan sosial yang diadakan pemerintah. Baik itu berupa PKH, Bansos tunai, BLT dana desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.

    “Tujuan utama skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga keluarga yang kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas via telekonferensi dari Istana Merdeka, Kamis, 28 Mei 2020.

    Kedua, melalui program subsidi bunga kredit. Program ini sudah berjalan, dimana pemerintah menyiapkan Rp 34 Triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, Mekaar, UMi, Pegadaian, dan lain-lain.

    Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja bagi usaha pertanian, kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang bankable, ujar Jokowi, penyalurannya bisa melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Mekaar dan skema lainnya lewat kementerian.

    CAESAR AKBAR | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.