Kemendagri Tegaskan Tak Ada Larangan ASN Naik Ojek Online

Pengemudi ojek online (ojol) mengangkut penumpang di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Kamis, 9 April 2020. Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman PSBB yang menyatakan ojek online hanya boleh mengangkut barang, bukan orang. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk naik ojek selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19. Termasuk di antaranya tidak adanya larangan operasional bagi ojek online maupun konvesional.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar. Ia menyebutkan ketentuan itu termaktub dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 440-830 Tahun 2020.

Beleid itu mengatur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kebijakan itu pula yang akan menjadi panduan bagi ASN dalam menyongsong New Normal.

Salah satu yang diatur dalam aturan itu adalah soal penggunaan transportasi umum. Namun Bahtiar menegaskan Kepmen tersebut tidak melarang ojek untuk beroperasi.

Lebih jauh Bahtiar menjelaskan, Kepmen tersebut hanya bersifat imbauan agar berhati-hati untuk mencegah kemungkinan terpapar virus Corona ketika menggunakan transportasi umum khususnya ojek. Ojek di sini bisa berarti ojek online maupun ojek konvensional khususnya terkait dalam hal penggunaan helm bersama.

“Lingkup pengaturan dalam Kepmen tersebut sebenarnya adalah untuk ASN Kemendagri dan Pemda yang selaras dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB,” kata Bahtiar dalam keterangannya, Ahad, 31 Mei 2020.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa ASN dilarang naik ojek pada masa new normal atau kenormalan baru. Tak hanya itu, ojek juga dikabarkan dilarang beroperasi.

Terkait hal itu, Bahtiar mengatakan Kemendagri tidak mengatur operasional ojek online ataupun ojek konvensional karena hal tersebut yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan. Adapun yang diatur Kepmendagri untuk ASN di jajaran Kemendagri dan Pemda.

“Solusi untuk poin terkait ojek online atau ojek konvensional tersebut ya ASN Kemendagri atau Pemda membawa helm sendiri. Jangan pakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek karena helm untuk penumpang adalah helm yang dipakai untuk penumpang lainnya sehingga rawan jadi media penularan,” kata Bahtiar.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

15 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

18 jam lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

18 jam lalu

Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

Salam setiap pemesanan atau order, aplikator memotong biaya kepada pengemudi ojol sekitar 20 hingga hampir 40 persen.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

21 jam lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

22 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

1 hari lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

1 hari lalu

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

2 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

2 hari lalu

Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

Jika laporan soal keluhan para pengemudi ojol itu masuk, Kemenhub akan segera meneruskannya ke Kominfo.


Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

2 hari lalu

Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

Dia khawatir pemberian BLT UMKM ke driver ojek online itu dimanfaatkan oleh pihak aplikator untuk menekan biaya perusahaan dan kemudian lepas tangan.