TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Djuanda atau Jatiluhur II akan kelar pada 2023. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Haryo Bekti Maryoyoedo menjelaskan, saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap konsultasi publik.
"Setelah konsultasi publik, ada beberapa tahap lagi. Pada Juni sampai April 2020 nanti, rencananya akan dilakukan penyusunan FS (feasibility study)," tuturnya seperti dikutip dari tayangan YouTube resmi Kementerian PUPR, Jumat, 28 Mei 2020.
Dalam proses penyusunan FS, Kementerian PUPR akan meneken nota kesepahaman bersama calon offtakers. Baru setelah itu, pada kuartal IV 2020 hingga 2021, Kementerian membuka lelang.
Adapun pembangunan atau proses konstruksi ditargetkan sudah bisa dimulai pada 2021. Proses itu mmakan waktu sekitar dua tahun, yakni hingga 2023.
Haryo mengimbuhkan, jauh sebelum proyek ini memasuki tahap konsultasi publik, Kementerian PUPR telah menerima letter of interest atau LoI dari konsorsium pada 26 Februari 2018.
"Surat itu dibalas dalam bentuk surat tanggapan oleh Menteri PUPR pada 8 Maret dan dilanjutkna dengan penyampaian pra-FS KPBU pada 7 Juni 2018," ucap Haryo.
Dalam penyampaian pra-FS, konsorsium saat itu menyiapkan proyek untuk pembangunan SPAM dengan kapasitas 14 ribu liter per detik. Namun, Menteri PUPR menyetujui proyek tersebut ditargetkan dibangun dengan kapasitas 10 ribu liter per detik.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan pipa air minum ini akan mengalir ke lima wilayah. Di antaranya sebagian DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.
"Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah menargetkan penyediaan air minum bersih sudah terlaksana 100 persen pada 2024," ujar dia.
Musababnya menurut Eko, sarana dan prasarana air minum memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal itu juga telah disinggung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober lalu di Gedung MPR.
Proyek penyelenggaraan SPAM Djuanda akan dikerjasamakan dengan swasta melalui skema KPBU. Kontrak kerja sama yang berlaku ialah kinerja lingkup jaringan perpipaan dan pelayanan dengan masa kerja sama hingga 2050. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan pembiayaan infrastruktur melalui APBN.
