Gubernur BI dan Menlu Sepakat Dorong Kerja Sama Diplomasi Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2017 turun dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 20 Oktober 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2017 turun dibanding bulan sebelumnya. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI dan Kementerian Luar Negeri RI sepakat memperkuat kerja sama di bidang diplomasi ekonomi di tengah perkembangan isu dan kerja sama internasional yang semakin dinamis. Termasuk di dalamnya berupa tantangan ekonomi yang bersumber dari pandemi virus Corona atau Covid-19.

    Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi, yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kerja sama ini bertujuan guna meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Kesepakatan ini memperkuat kerjasama sebelumnya pada tahun 2017.

    Perry menyebutkan, peningkatan peran dan penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional melalui jalur diplomasi ekonomi yang efektif akan mendukung terjaganya kepentingan nasional. "Dan persepsi positif terhadap Indonesia,” kata Perry, Rabu, 20 Mei 2020.

    Adapun Nota Kesepahaman itu akan dijabarkan dalam bentuk program kerja yang disusun secara bersama oleh BI dan Kemenlu. Sedikitnya ada empat hal yang diatur dalam nota kesepahaman tersebut, yakni:

    Pertama, pengelolaan persepsi positif perekonomian RI terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia, serta pemahaman mengenai kebijakan Indonesia.

    Kedua, perumusan posisi Indonesia dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral dan multilateral. 

    Ketiga, pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional.

    Keempat, pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia dan kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.