"Jadi pemerintah tidak abai, bahkan dipikirkan secara komprehensif. Kalau kemarin-kemarin kita memikirkan bagaimana penanganan covid ini. Sekarang kita buat koordinasi yang lebih koordinatif, koordinatornya Pak Doni (Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19)," Budi menjelaskan.
Adapun saat ini, kata Budi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun melaksanakan rapat terbatas di jajaran kabinet hingga sepuluh kali dalam sepekan. Hal ini demi terus berusaha untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 dari berbagai sektor agar masyarakat dapat bisa bertahan pada kondisi seperti sekarang.
"Nah sekarang ada dua kata yang tak boleh ada, yaitu terpapar dan terkapar. Kalau terpapar kena Covid-19 dan terkapar itu enggak bisa makan," tuturnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritik salah satu kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Keputusan ini terlambat, kata dia, lantaran semestinya sudah ditetapkan pada Maret lalu saat pergerakan perantau belum terlampau tinggi.
"Saya sudah katakan sejak awal Maret, mudik please dilarang. Waktu itu juga belum ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," ujarnya dalam telekonferensi.
EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA