TEMPO.CO, Jakarta -Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengusulkan agar program kartu prakerja sebaiknya dirombak total menjadi bantuan sosial penuh khusus para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat corona.
Menurutnya, hal ini cukup mudah dilakukan mengingat data korban PHK pasti sudah tercatat di data BP JAMSOSTEK. Dari data tersebut pemerintah kemudian melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang melakukan PHK.
“Soal kartu prakerja ini sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by address. Datanya kan sudah ada di BPJamsostek dan bisa diverifikasi di perusahaan yang melakukan PHK. Jadi itu lebih efektif,” kata ekonom Indef Bhima Yudhistira, Senin, 11 Mei 2020.
Sejauh ini, menurutnya, program kartu prakerja tak serta merta bisa menjadi jaring pengaman bagi para korban PHK. Ke depan program pelatihan sebaiknya diubah menjadi bansos penuh dan bukan semi bansos seperti saat ini.
Sementara, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky akan mengevaluasi biaya pelatihan yang diberikan kepada para peserta.
Sebagai informasi, saat ini biaya pelatihan yang diberikan pada tiap peserta dalam bentuk saldo senilai Rp 1 juta. Namun, Panji mengatakan dirinya tidak tahu apakah anggaran yang seharusnya untuk pelatihan ini akan dialihkan ke insentif peserta. “Saya kurang tahu, nanti menunggu hasil dari komite," ujarnya.
