Stimulus Pemerintah Dinilai Gagal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana aktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Sri Mulyani menilai, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara global akan lebih baik dari tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Suasana aktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Sri Mulyani menilai, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi secara global akan lebih baik dari tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengatakan paket kebijakan atau stimulus pemerintah telah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rontok akibat wabah virus Corona (Covid-19). Kegagalan tersebut terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 yang hanya mencapai 2,97 persen.

    "Pemerintah lambat dan terlambat, baik untuk mengantisipasi, melawan, dan memitigasi dampak Covid-19. Kebijakan pemerintah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga," kata Enny, Kamis, 7 Mei 2020.

    Dia mengatakan indikator atau pembentuk utama produk domestik bruto (PDB) adalah konsumsi rumah tangga. Anjloknya konsumsi rumah tangga dari 5,02 persen pada kuartal IV/2019 menjadi hanya 2,84 persen pada kuartal I/2020 mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat.

    Sebanyak 40 persen masyatakat miskin dan rentan miskin sudah bisa menggenjot konsumsi karena sebagian besar di antara mereka telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan harian.

    Kegagalan tersebut, lanjutnya, telah terjadi sejak paket stimulus I dimana pemerintah justru fokus menggenjot kunjungan wisatawan, baik asing maupun mancanegara. Padahal, saat itu World Health Organization (WHO) sudah mengingatkan bahaya penyebaran virus Corona.

    "Jangan lupa, saat itu Ring 1 pemerintah justru berlomba-lomba mengundang wisman datang ke Indonesia. Kesalahan lain, pemerintah terlambat mengambil keputusan untuk lockdown atau PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," katanya.

    Lantaran tidak bertindak cepat, masyarakat yang tadinya berstatus kelas menengah kini menanggung konsekuensi turun menjadi kelompok rentan bahkan miskin. Hal itu terjadi karena sebagian besar masyarakat mencari nafkah, baik sebagai pekerja ataupun pemilik bisnis, di sektor informal.

    Enny mengatakan dengan penerapan physical distancing hingga PSBB membuat proses jual beli tidak dapat terjadi dengan sempurna. "Sekarang 40 persen golongan terbawah sudah tak punya daya beli. Pemerintah mau tak mau harus bergerak cepat mendistribusikan bansos untuk menjaga nafas kehidupan mereka," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.