Sri Mulyani: Potensi Tambahan Realokasi Anggaran Capai Rp 50 T

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Pemerintah menyampaikan realisasi APBN 2019 hingga semester I kepada DPR. TEMPO/Tony Hartawan

    Gestur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Pemerintah menyampaikan realisasi APBN 2019 hingga semester I kepada DPR. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Kementerian Keuangan berencana kembali memangkas belanja modal sebesar Rp 50 triliun yang direalokasikan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

    “Mungkin dan ini sudah masuk dalam PMK kami jadi kami sudah cadangkan tambahan pemotongan Rp 50 triliun bertujuan untuk berjaga-jaga,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

    Sri Mulyani menyatakan cadangan pemotongan Rp 50 triliun dilakukan untuk berjaga-jaga baik dari sisi penerimaan dan belanja terutama terkait bantuan sosial (bansos) serta dunia usaha.

    Dia mengatakan sebelumnya belanja modal telah diturunkan 52 persen dari Rp 209 triliun dalam APBN 2020 menjadi Rp 158 triliun melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

    Menurutnya, belanja modal Rp 158 triliun dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 itu sudah lebih kecil dari 2019 yang sebesar Rp 180 triliun dan Rp 184 triliun pada 2018.

    Tak hanya belanja modal, pemerintah telah memangkas belanja barang K/L melalui anggaran perjalanan dinas hingga Rp 33,7 triliun dan belanja barangnya lainnya Rp 18,2 triliun.

    “Tujuan belanja barang termasuk perjalanan dinas hampir semua tidak tersisa. Belanja pemeliharaan juga sudah cukup tipis jadi betul-betul tidak banyak yang bergerak,” katanya.

    ANTARA
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).