TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui realisasi program Kartu Prakerja pada gelombang pertama menuai polemik. Pelbagai kritik muncul lantaran penerima manfaat stimulus tersebut dinilai tak tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani berjanji eksekusi program Kartu Prakerja pada pekan kedua pelaksanaannya bakal mulai membaik. "Mengenai data, koordinasi, eksekusi, Presiden Joko Widodo telah meminta dilakukan perbaikan. Nantinya minggu kedua, ketiga, sudah membaik dan makin jelas targetnya," ujar dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI yang dilakukan secara virtual, Kamis, 30 April 2020.
Sri Mulyani mengatakan pemberian stimulus Kartu Prakerja sedikit berubah dari tujuan awalnya. Semula, pemerintah berencana mengucurkan bantuan kartu itu untuk meningkatkan keterampilan calon pekerja agar optimal terserap pencari kerja.
Namun, di masa pandemi virus corona, kartu itu juga menjadi salah satu bentuk stimulus langsung kepada pekerja informal yang kehilangan pendapatan. Sebab, kata dia, bentuk bantuan kartu prakerja ini sebagian akan dicairkan secara tunai.
"Tentu dengan tetap bertujuan meningkatkan skill (keterampilan)," tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan belum meratanya program tersebut bagi pihak yang membutuhkan, Sri Mulyani mengatakan hal ini terjadi lantaran jumlah pendaftar Kartu Prakerja jauh melampaui target penerimanya. Saat ini, jumlah pendaftar sudah mencapai 8,2 juta. Sedangkan slot penerima manfaat yang disediakan per pekan hanya sekitar 100-200 ribu orang.
Adapun saat ini, pemerintah telah membuka dua gelombang Kartu Prakerja. Pada gelombang pertama, jumlah penerima manfaat tercatat sebesar 168.111 orang. Sedangkan pada gelombang kedua, jumlah penerima manfaat mencapai 288.154 orang.
Rencananya pemerintah akan membuka pendaftaran sampai 30 gelombang.
Nantinya, total penerima Kartu Prakerja bakal berjumlah 5,6 juta orang. Penerima manfaat ini akan memperoleh insentif sebesar Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 1 juta akan digunakan untuk pelatihan. Sedangkan Rp 2,4 juta sisanya akan diberikan secara tunai. Namun, pecairannya bertahap selama empat bulan. Sedangkan Rp 150 ribu lainnya akan diberikan saat peserta mengisi tiga kali survei.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
