TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan bercerita telah berkomunikasi dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Al Mazrouei yang menanyakan soal keberlangsungan proyek Ibu Kota anyar di tengah pandemi Corona alias COVID-19 ini.
Suhail menanyakan keberlanjutan pembentukan dana kelolaan alias sovereign wealth fund yang salah satunya akan digunakan membiayai proyek Ibu Kota Baru. "Menteri Suhail bertanya bagaimana ibu kota baru, sovereign wealth fund jalan enggak?" tutur dia dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 21 April 2020.
Mendapat pertanyaan itu, Luhut menegaskan bahwa proyek tersebut tetap berjalan. Ia pun mengatakan bahwa dana kelolaan tidak hanya bisa digunakan untuk membiayai pemindahan Ibu Kota, namun juga proyek infrastruktur lain. Kendati demikian, ia menuturkan bahwa pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi penuh untuk menangani virus corona Covid-19.
Luhut pun mengatakan Suhail setuju dan mendukung langkah pemerintah. "Dia bilang setuju, tapi kita harus bicara karena setelah Covid-19 akan terjadi perubahan struktur bisnis di dunia, dampaknya luas," tuturnya. "Jadi, kami kerjakan."
Sebelumnya, bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru.
Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada Juni atau Juli tahun ini bisa dikembangkan hingga akhir tahun. “Master plan harus semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta,” ucapnya kepada Tempo, Senin 20 April 2020.
Penelitian mengenai sektor potensial ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak pra master plan. Di tahap awal, setelah menyisir berbagai variabel pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB), Bappenas memperkirakan ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membangkitkan sektor jasa. Lingkupnya pun beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan jasa umum.
“Akan menarik urbanisasi,” ucap Rudy. “Tapi kita harus memastikan daya dukungnya dulu, sekitar tiga tahun pertama masih untuk sektor infrastruktur.”
Menurut dia, kajian pra master plan ibu kota baru yang disusun bersama Mckinsey Indonesia sejak akhir 2019 pun bisa dilengkapi. Meski tak merinci, Rudy menyebut penelitian itu sudah mencakup proyeksi kependudukan, serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru.
Pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. “Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya.”
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah memastikan proyek pemindahan ibu kota tak berhenti, melainkan difokuskan pada pekerjaan lunak untuk sementara, selama masa krisis wabah Covid-19. Bappenas juga melanjutkan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar, yang dibiayai dengan APBN 2020.
CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS
