TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyatakan ada dampak positif dari pergeseran target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota.
Dengan batas waktu yang diundur itu, menurut Rudy, pengkajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru di ibu kota bisa lebih tajam. “Masterplan harus makin bagus agar makin menarik dikerjasamakan bersama swasta,” ujarnya, Senin, 20 April 2020.
Semula penyusunan rencana induk ditargetkan rampung pada Juni atau Juli tahun ini, namun belakangan batas waktunya dimundurkan. Penelitian mengenai sektor potensial ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak pramasterplan.
Pada tahap awal, setelah menyisir berbagai variabel pembentuk produk domestik regional bruto, Bappenas memperkirakan ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membangkitkan sektor jasa. Lingkupnya pun beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan jasa umum. “Akan menarik urbanisasi, tetapi kita harus memastikan daya dukungnya dulu, sekitar 3 tahun pertama masih untuk sektor infrastruktur.”
Menurut Rudy, kajian pramasterplan ibu kota baru yang disusun bersama Mckinsey Indonesia sejak akhir 2019 pun bisa dilengkapi. Meski tak memerinci kajian tersebut, Rudy menyebutkan bahwa penelitian itu sudah mencakup proyeksi kependudukan, serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru.
Pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. “Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya.”
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya sudah memastikan proyek pemindahan ibu kota tak berhenti, melainkan difokuskan pada pekerjaan lunak untuk sementara, selama masa krisis wabah virus Corona. Bappenas juga melanjutkan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar, yang dibiayai dengan APBN 2020.
BISNIS
