Viral Kecurangan Pendaftar Kartu Prakerja, Respons Pemerintah?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kartu prakerja. prakerja.go.id

    Ilustrasi kartu prakerja. prakerja.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah dugaan kecurangan saat pendaftaran program Kartu Prakerja beredar viral di dunia maya. Salah satu akun di media sosial menyebutkan bahwa dirinya bisa mendaftar dengan lima akun sekaligus dalam mendapat keuntungan Rp 600 ribu selama empat bulan.

    Cuplikan gambar soal dugaan penyalahgunaan ini tersebar di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Namun hingga hari ini, beberapa postingan sudah mulai dihapus dan tidak lagi tersedia.

    Tempo mencoba mengklarifikasi hal ini kepada Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky. Namun, Ia tidak menjawab langsung apakah memang benar ditemukan penyalahgunaan seperti ini atau tidak.

    “Prakerja melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) para pendaftar ke Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” kata Panji ketika dihubungi di Jakarta, Senin, 20 April 2020.

    Jika ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak kecurangan, kata dia, maka bisa melaporkan langsung ke pemerintah. Laporan bisa disampaikan melalui call center atau email info@prakerja.go.id.

    Tempo lalu menanyakan kembali apakah sistem Kartu Prakerja saat ini sudah diuji untuk menghadapi adanya potensi pelanggaran semacam ini. Panji mengatakan bahwa verifikasi sebenarnya tidak hanya dilakukan dengan sumber data Dukcapil, tapi juga dengan NIK di mitra pembayaran. “Serta wajib memberikan foto pendaftar bersama KTP,” kata dia.

    Pada pukul 8 pagi hari ini pendaftaran gelombang kedua Kartu Prakerja kembali dibuka. “Gelombang kedua dibuka sejak Senin 20 April pukul 08:00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April pukul 16:00 WIB,” tutur Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Kamis, 16 April 2020.

    Rencananya pendaftaran Kartu Prakerja dibuka per minggu, sampai dengan minggu ke-4 Bulan November 2020. “Untuk tahap pertama ini setidaknya bergabung 200.000 peserta,” ujar Airlangga. 

    Pemerintah menganggarkan Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020. Kenaikan alokasi anggaran itu masuk dalam alokasi belanja dan pembiayaan sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus Corona.

    Airlangga mengatakan bahwa setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3,55 juta Paket ini terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital. “Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta,” katanya.

    Insentif tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2,4 juta yang dibayar Rp 600 ribu per bulan. “Kedua, ada insentif pasca pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per surveinya. Ada 3 survei sehingga totalnya Rp 150.000,” kata Airlangga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.