Punya Layanan Syariah, LinkAja Sasar Ekspansi ke Negara Muslim

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Linkaja. linkaja.id

    Linkaja. linkaja.id

    TEMPO.CO, Jakarta -- Setelah memiliki layanan syariah, LinkAja yang dikelola PT Fintek Karya Nusantara menyasar perluasan atau ekspansi bisnis ke sejumlah negara lain, terutama ke negara berpenduduk mayoritas muslim. LinkAja berharap bisa menjadi pemimpin digitalisasi ekonomi syariah.

    "Yang penting, ketika kami mau ekspansi ke negara lain, kami harus pastikan duli kita champion di negara yang komunitas muslimnya paling besar yaitu Indonesia. Jadi kamu mau establish itu dulu," kata Komisaris Utama Fintek Karya Nusantara Heri Supriadi dalam soft launching layanan syariah LinkAja di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

    Heri menjelaskan potensi untuk mengembangkan bisnis uang elektronik ke negara muslim lainnya seperti Pakistan atau Bangladesh, cukup besar. Namun ia ingin memastikan bisa menguasai pasar dalam negeri terlebih dahulu.

    Heri menilai jika sudah bisa menguasai negara muslim terbesar, yakni Indonesia, tentu akan lebih mudah masuk ke negara muslim lainnya.

    Di sisi lain, LinkAja juga telah menginisiasi kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama agar LinkAja bisa digunakan sebagai instrumen pembayaran digital jamaah haji dan umrah.

    "Agar saudara kita yang lakukan haji dan umrah saat di sana lebih aman dan praktis menggunakan LinkAja," katanya.

    Menurut Heri, langkah tersebut juga diyakininya didukung penuh para pemegang saham. Selain itu, layanan bagi jamaah haji dan umrah akan menambah nilai tambah layanan syariah yang sudah bisa digunakan per Selasa ini.

    "Target utama sebenarnya bagusnya jadi champion dulu di Indonesia baru ekspansi ke luar. Tapi kalau quick win, kita bisa kerja sama dengan pemerintah untuk instrumen alat pembayaran untuk haji dan umrah," kata Heri.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.