Chatib Basri: Orang Harus Dibayar untuk Diam di Rumah saat Corona

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo

    Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas menteri keuangan, Chatib Basri, mengatakan pemerintah saat ini sebaiknya mengesampingkan dulu pelbagai proyek seperti Omnibus Law maupun Ibu Kota Baru. Menurut dia, pengendalian wabah Virus Corona alias COVID-19 menjadi hal paling utama saat ini.

    Pandemi Tidak Jadi Prioritas, Ekonomi RI Terancam

    "Yang terpenting adalah mengendalikan pandemi sebagai prioritas utama, sebab, tanpa itu, seperti yang saya katakan, Indonesia tidak bisa meningkatkan kondisi ekonominya," ujar Chatib dalam sebuah diskusi daring, Senin, 13 April 2020. "Isu lain kita bicarakan setelah itu."

     

    Untuk itu, Chatib meminta pemerintah fokus mengalokasikan anggarannya untuk tiga hal saja. Pertama, adalah untuk pembiayaan sektor kesehatan. Penguatan di sektor kesehatan penting untuk memastikan indonesia keluar dari masa pagebluk.

     

    Artinya, untuk melakukan ini, Chatib mengatakan pemerintah harus menyiapkan pelbagai fasilitas guna mendukung penanganan kesehatan, misalnya alat tes, ventilator, alat kesehatan dan lainnya. Sehingga, fokus utama adalah mengendalikan penyakitnya. "Karena kalau itu tidak dikendalikan dan menyebabkan orang sakit, ekonomi juga akan tetap terdampak."

     

    Fokus di kesehatan, tutur Chatib, memang berimplikasi kepada ekonomi. Misalnya, dengan fokus di kesehatan, pemerintah tentu harus menggalakkan orang untuk di rumah saja. Sehingga, fokus kedua adalah pemerintah mesti menyiapkan jaring pengaman sosial.   
     

    "Jadi orang harus dibayar untuk diam di rumah, itu kenapa bantuan langsung tunai sangat penting, pemerintah harus memberi kompensasi agar orang diam di rumah, karena kalau tidak, mereka akan tetap keluar untuk bekerja, khususnya di sektor informal," tutur Chatib.

     

    Fokus ketiga adalah untuk membantu perusahaan yang terimbas Corona. Chatib memperkirakan dalam tiga sampai enam bulan ke depan, perusahaan mulai mengalami kesulitan dalam kinerja keuangannya dan berimbas kepada kendala membayar utang. Dalam kondisi itu, pemerintah harus membantu dalam memberi stimulus agar mereka bisa bertahan.

     

    Sebelumnya, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, memastikan pemerintah memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk penanganan virus corona Covid-19.

     

    Jodi mengatakan perihal fokus pekerjaan pada penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi dalam keterangan tertulis, Senin, 6 April 2020.

     

    Jodi mengatakan pekerjaan terkait Ibu Kota anyar yang dilakukan saat ini hanya sebatas menjaga komunikasi dengan calon investor. Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran untuk saat ini. Pernyataan Jodi itu dilontarkan menanggapi anggapan pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran di tengah wabah Virus Corona ini. Pasalnya, belakangan ramai pemberitaan bahwa proyek Ibu Kota Baru tetap berjalan di tengah merebaknya Corona.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.