Pandemi Corona, Ongkos Parkir Pesawat Diusulkan Dibiayai Negara

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siluet petugas kebersihan bekerja dengan latar belakang pesawat komersial maskapai Citilink terparkir di Yogyakarta International Airport (YIA) saat

    Siluet petugas kebersihan bekerja dengan latar belakang pesawat komersial maskapai Citilink terparkir di Yogyakarta International Airport (YIA) saat "Proving Flight" di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis 2 Mei 2019. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mengusulkan adanya penghitungan ulang stimulus untuk operator penerbangan, baik untuk maskapai, bandara, maupun lembaga navigasi yang bisnisnya tersungkur karena virus Corona. Salah satu poin yang diusulkan adalah terkait pembiayaan parkir pesawat.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto meminta ongkos parkir pesawat di seluruh bandara domestik ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    "Ini stimulus pertama untuk pariwisata yang semestinya diberikan 1 Maret. Stimulus itu kan enggak jadi. Lalu kami hitung ulang, salah satunya dilimpahkan untuk parkir bandara," ujar Novie saat dihubungi Tempo, Ahad, 12 April 2020.

    Novie menerangkan, pembiayaan parkir pesawat yang dibebankan pada negara tersebut hanya berlangsung temporer atau selama masa pandemi virus Corona. Sebab, selama wabah, maskapai terus mengurangi frekuensi penerbangannya akibat kebijakan pengurangan kapasitas penumpang dan harus mengandangkan pesawatnya di sejumlah bandara.

    Ihwal sasaran maskapai mana saja yang akan menerima stimulus itu, ia menyatakan Kementerian belum membahas secara khusus. Namun, ia memastikan pemerintah akan memprioritaskan pemberian bantuan kepada maskapai nasional dan badan usaha yang beroperasi di wilayah domestik.

    Adapun besaran stimulus yang akan diberikan khusus untuk parkir pesawat ini juga masih dalam proses penghitungan. Novie memastikan kebijakan itu kini belum diundangkan lantaran baru disorongkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera dibahas.

    Selain mengusulkan stimulus biaya parkir pesawat, mantan bos AirNAv itu juga mengusulkan adanya relaksasi penundaan biaya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan hasil (PPh). "Ini sangat penting agar maskapai dan operator bandara bisa survive," ucap Novie.

    Kementerian Perhubungan turut mengusulkan adanya penundaan biaya kalibrasi lembaga Navigasi sebesar Rp 100 miliar. Novie berharap penghitungan stimulus untuk seluruh pelaku usaha di bidang penerbangan itu dapat segera kelar. "Harapannya negara bisa hadir di situ," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.