Indef: Bantuan Kartu Sembako Rp 200 Ribu per Bulan Kurang

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karyawan Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara menata paket sembako sebelum didistribusikan ke warga di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 6 April 2020. Pihak Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari akan menyalurkan bantuan 10 ribu paket sembako murah ke warga yang berada di rumahnya saja akibat wabah COVID-19. ANTARA

    Karyawan Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara menata paket sembako sebelum didistribusikan ke warga di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 6 April 2020. Pihak Kantor Wilayah Bulog Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari akan menyalurkan bantuan 10 ribu paket sembako murah ke warga yang berada di rumahnya saja akibat wabah COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk masyarakat miskin akibat wabah virus corona Covid-19, masih belum cukup memenuhi kebutuhan pangan.

    Berdasarkan studi, kata Ahmad di Jakarta, Rabu, 8 April 2020, belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya. Sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

    Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp 200 ribu per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

    "Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media.

    Menurut Ahmad, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi virus corona Covid-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

    Ahmad mengatakan [emerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terkena dampak PHK.

    Ahmad menambahkan besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

    "Tadi kami lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar," katanya.

    Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

    Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

    "Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," kata Ahmad.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah jumlah kartu sembako menjadi untuk 20 juta penerima manfaat dari sebelumnya 15,2 juta penerima. Pembagian kartu sembako untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini diharapkan dapat menekan dampak virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.