Alasan Ekonomi, Pemerintah Enggan Lakukan Lockdown Cegah Corona

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum berencana mengambil langkah karantina total atau lockdown. Tim pakar Gugus Tugas Penanganan Virus Corona atau COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan langkah pembatasan gerak ini bisa berpengaruh besar terhadap roda ekonomi masyarakat.

    "itu memiliki impikasi ekonomi, sosial, dan impikasi Keamanan. Oleh karena itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 18 Maret 2020.

    Wiku mengatakan masyarakat seharusnya sudah paham bahwa Indonesia memiliki pekerja lapangan yang tinggi. Mereka hidup dari menggunakan upah harian. Karena itu, sistem lockdown jika diterapkan, akan sangat berpengaruh kepada mereka.

    "Itu salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah, supaya aktivitas ekonominya bisa tetap berjalan. Dengan lockdown, semua orang ada di rumah dan aktivitas ekonominya sulit berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya," kata Wiku.

    Saat ini, ia mengatakan langkah paling efektif yang bisa diterapkan adalah social distancing atau menjaga jarak sosial antar masyarakat. Kesadaran untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan melakukan etika batuk atau flu, dapat secara efektif menghambat penyebaran Virus Corona.

    Sejumlah negara seperti Cina, Italia, dan Filipina sebelumnya telah mengambil keputusan lock down. Teranyar, Malaysia juga memutuskan mengambil kebijakan yang sama. Sementara itu, hingga saat ini, Pemerintah Indonesia memastikan negara belum mengambil keputusan serupa.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengatakan langkah ini, bukan hanya berlaku di tingkat pusat. Namun juga tingkat daerah.

    “Saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda dan sampai saat ini tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” katanya di Istana Bogor pada Senin, 16 Maret 2020.

    Adapun Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla periode 20014-2019 mengatakan kebijakan Indonesia untuk tidak menutup wilayah atau lockdown karena virus corona tak perlu dipertentangkan. Menurut dia, hal itu sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

    "Ada negara yang mau lockdown, ada yang tidak. Itu tergantung pemerintah," ujar Kalla di Menara Kadin, Selasa, 17 Maret 2020.

    Kalla menyebut perihal yang paling penting yang barus diperhatikan saat ini adalah antisipasi penyebaran virus. Misalnya dengan menghindari kerumunan dan pertemuan dengan banyak orang.

    Ia juga meminta masyarakat perlu menahan aktivitas di luar rumah. "Lebih banyak di rumah dari pada tempat lain," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.