TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengatakan skema pengembalian uang atau penjadwalan ulang (reschedule) penerbangan menuju Arab Saudi untuk jemaah umrah diserahkan kepada agen perjalanan. Kebijakan ini menyusul penyetopan sementara izin umrah oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Sebab sebagian besar pembelian tiket pesawat melewati agen travel umrah. Jadi untuk refund dan reschedule lewat agen tersebut," kata Irfan kepada Tempo, Jumat, 28 Februari 2020.
Irfan mengatakan pihak maskapai telah berkomunikasi dengan agen travel perjalanan umrah untuk mengkomunikasikan skema pengembalian dana atau perubahan jadwal. Manajemen juga tengah mendata jumlah penumpang yang saat ini sudah mengantongi tiket ke Arab Saudi. Namun, Irfan tak mendetailkan totalnya.
Garuda Indonesia tercatat memiliki frekuensi penerbangan sebanyak delapan kali per hari untuk rute Indonesia-Arab Saudi-Indonesia. Sebanyak tiga frekuensi merupakan rute pergi-pulang Jakarta-Jedah dan satu lainnya adalah rute pergi-pulang Jakarta-Madinah.
Irfan mengatakan, akibat penyetopan sementara izin umrah tersebut, maskapainya akan merugi cukup dalam. Sebab, saat ini maskapai mesti beroperasi normal untuk mengangkut penumpang yang masih berada di Arab Saudi untuk kembali ke Indonesia.
"Jadi, maskapai kami terbang kosong ke Arab Saudi dan baru terisi saat kembali," tuturnya.
Tanpa menyebut besarannya, Irfan menyatakan potensi kerugian itu berasal dari ongkos produksi, biaya pendaratan pesawat, hingga biaya leasing. Irfan menyebut, salah satu cara yang paling efektif adalah mengurangi frekuensi. Ia memperkirakan kebijakan itu akan dieksekusi dalam waktu tujuh hari ke depan.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sebelumnya telah menyetop izin kunjungan ibadah umrah dan akses ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Penyetopan sementara ini dilakukan sebagai akibat mewabahnya virus Corona di pelbagai negara.
Beberapa negara yang dianggap berisiko menyebarkan virus Corona adalah Cina, Iran, Italia, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia, Pakistan dan Afghanistan. Selain itu Irak, Filipina, Singapura, India, Libanon, Suriah, Yaman, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Somalia, dan Vietnam.
BISNIS
