Tempo.Co, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat dalam lima tahun terakhir alias periode 2015-2019 telah terjadi frekuensi lelang sebanyak 282.441 kali, dengan nilai total pokok transaksi lelang sebesar Rp 85,9 triliun.
Dari total transaksi lelang tersebut, negara mendapatkan penerimaan sejumlah Rp 6,48 triliun yang terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bea Lelang Rp 1,98 triliun, Pajak Penghasilan Rp 849,4 miliar, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan alias BPHTB untuk daerah Rp 497,3 miliar, dan hak negara atau daerah dari penjualan barang rampasan atau milik negara dan daerah Rp 3,154 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan jajarannya akan terus melakukan transformasi untuk terus menggenjot aktivitas lelang tersebut. "Dengan kemudahan yang akan kita coba cari caranya bagaimana, volume transaksi jual beli lelang ini mudah-mudahan terus meningkat," ujar Isa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.
Isa meyakini capaian positif tercipta dari upaya pemerintah melakukan perbaikan atas proses pelaksanaan lelang melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebab, kata dia, dengan dukungan teknologi, saat ini pelaksanaan lelang telah mengalami transformasi dari cara konvensional dengan kehadiran peserta (face to face) menjadi tanpa kehadiran peserta melalui laman lelang.go.id.
Menurut Isa, peran lelang dalam perekonomian nasional cukup banyak, antara lain membantu penyelesaian kredit macet perbankan nasional dengan pencairan agunan melalui penjualan lelang. Hal ini dapat menambah ekuitas perbankan sehingga penyaluran dana kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat dipergunakan dalam menjamin fungsi intermediary perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.
Lelang juga dinilai berperan membantu pemulihan keuangan negara dengan penjualan lelang barang-barang rampasan negara oleh KPK atau Kejaksan, serta barang-barang sitaan PUPN, Pajak, atau Bea Cukai. Di sektor privat, lelang berperan menggerakkan roda perekonomian melalui perputaran arus barang dalam transaksi jual beli.
Pada Maret 2020 mendatang, Isa mengatakan direktoratnya berencana melaksanakan lelang serentak di seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pelaksanaan lelang ini akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang yang akan dilelang berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, kapal, dan produk UMKM. "Total nilai dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar Rp 30 miliar," tutur dia.
