Kepala BKPM: Promosi Investasi RI Selama Ini Mengarang Bebas

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan selama ini penyampaian materi promosi terkait investasi dalam negeri dilakukan secara mengarang bebas. Pasalnya, data-data yang dipaparkan untuk menarik investor belum memiliki detail yang lengkap.

    "Selama ini kami mengarang bebas dengan Indonesia kaya. Punya penduduk 270 juta, tapi begitu ditanya tambangnya di mana, izinnya di mana, tidak punya data kami," kata Bahlil dalam rapat koordinasi nasional investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.

    Dia juga mengatakan promosi investasi Indonesia selama ini juga tidak dilengkapi oleh peta identifikasi ataupun inventarisasi sumber daya alam yang siap dipromosikan. Karena itu, Bahlil meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan untuk menindaklanjuti permasalahan kelengkapan data itu.

    Karena, kata dia, jika data itu masuk tak lengkap, Indonesia juga dapat menanggung malu apabila tidak dapat menyediakan itu. Bahlil yakin jika data itu lengkap, akan lebih muda Indonesia untuk mempromosikan investasi kepada calon investor.

    "Jadi berbeda dengan dulu, pengusaha kini membawa proposal lengkap. Ini kita enggak punya pak. Jadi mohon sebelum kami diketawain sama Korea, sama Malaysia, kalau bisa mohon arahan bapak (Jokowi) untuk bisa kita adakan," ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil mengatakan masih adanya ego sektoral antar kementerian dan lembaga hingga pemerintahan daerah soal investasi. Padahal, kata dia, investasi yang mangkrak senilai Rp 708 triliun, bisa masuk jika koordinasi tersebut berjalan baik.

    "Masih ada satu gubernur juga yang belum. Jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden, ini bahaya juga karena Presiden Indonesia cuma satu, namanya Presiden Joko Widodo, yang lainnya tidak boleh," kata Bahlil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.