Dana Daerah Banyak Mengendap, Jokowi: Jangan Diulang di 2020

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Jokowi menyampaikan aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Jokowi menyampaikan aturan main kepada Pangdam dan Kapolda untuk menjaga wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para kepala daerah mengenai besarnya dana daerah yang masih mengendap di akun daerah atau Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Ia menyebut bahwa per November 2019 dana yang masih ada di bank-bank daerah ialah sebanyak kurang lebih Rp 220 triliun.

    Jokowi menjelaskan, sepanjang bulan November dan Oktober 2019 yang lalu, dana APBD yang disimpan di bank daerah sekitar Rp 220 triliun sehingga tidak memengaruhi ekonomi daerah. "Gede banget angka ini," ujar Jokowi saat memberi sambutan di Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2020.

    Meskipun pada akhirnya di Desember 2019 penyerapan anggaran cenderung meningkat, tapi menyisakan anggaran berkisar Rp 110 triliun. Namun, angka tersebut dinilainya masih sangat besar.

    Padahal, apabila penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal di daerah, maka akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. "Bupati, wali kota, dan gubernur harus sadar mengenai ini. Jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang di bank sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020!" kata Jokowi.

    Jokowi menyebutkan, pemerintah pusat tengah merealisasikan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tumbuh 5 persen secara year on year (yoy) dari pertumbuhan penyaluran pada tahun sebelumnya yang hanya 2,5 persen.

    Ia berharap agar dana yang telah ditransfer ke daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal sehingga ikut meningkatkan ekonomi nasional. "Uang yang beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, kabupaten/kota, provinsi, maupun negara kita," kata dia.

    Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Idham Azis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.