TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri di rumah dinasnya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin pagi, 17 Februari 2020. Ia menggelar rapat tertutup untuk membahas penanganan tambang ilegal dan kerusakan lahan karena tambang.
"Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin. Terakhir menegakkan hukum," ujar Ma'ruf usai rapat.
Ma'ruf mengatakan kerusakan akibat tambang ilegal ini tak hanya sebatas bencana alam seperti longsor. Ada juga akibat dari merkuri yang menyebabkan anak cacat saat lahir.
Karena itu, ia mengatakan rapat menyimpulkan bahwa penguatan peraturan perundang-undangan akan dilakukan. Selain itu, pemerintah juga akan membina penambang kecil milik rakyat.
"Kemudian pembentukan tim terpadu, atau satgas yang melibatkan TNI Polri dalam penegakkan hukumnya. Jadi nanti menampilkan Perpres," kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga mengatakan pemerintah akan segera menyusun Perpres tentang percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pasca tambang dan penambangan emas tanpa izin (PETI).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah mencatat saat ini ada 7.464 hektare tambang berizin. Sedangkan tambang tanpa izin mencapai 8.683 titik. Luasnya per bulan April 2017 146.545 hektare. Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare.
"Kalau ditanya kapan mau diselesaian penutuapnnya ya pasti harus diidentifikasi dulu secara mendalam. Kemudian bertahap," kata Siti.
Dalam rapat di rumah Wapres Ma'ruf Amin itu, hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
