Perombakan Pengurus BUMN, Staf Erick Thohir: Belum Tentu Direksi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri pertemuan bersama pada duta besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri pertemuan bersama pada duta besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan perombakan pengurus perusahaan pelat merah tak selalu berujung pada pergantian direksi. Arya menyebutkan rapat umum pemegang saham (RUPS) memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian komisaris maupun direksi.

    "Perombakan pengurus, belum tentu direksi. Pengurus kan bisa komisaris," kata Arya, Rabu, 12 Februari 2020.

    Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPS tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. rencananya akan digelar pada 20 Februari 2020. RUPS itu di antaranya mengagendakan persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan serta persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019.

    Agenda lain dari RUPS BNI adalah penetapan remunerasi, penetapan kantor akuntan publik, persetujuan pengkinian rencana aksi (recovery plan) perseroan, dan perubahan susunan pengurus perseroan. Adapun BTN berencana menggelar RUPS tahunan pada 12 Maret 2019.

    Sementara, Bank BRI akan melakukan RUPS tahunan pada 18 Februari 2020. Agenda acara RUPS Bank BRI yakni persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan. Selain itu ada agenda penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019, penetapan remunerasi, penunjukan kantor akuntan publik (KAP), dan perubahan susunan pengurus perseroan.

    Bank Mandiri juga telah menetapkan tanggal melakukan RUPS tahunan yakni pada 19 Februari 2020 mendatang. Agenda acara RUPS Bank mandiri yakni persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan, penetapan penggunaan laba bersih, penetapan remunerasi, penetapan kantor akuntan publik (KAP), dan perubahan susunan pengurus perseroan.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menilai perombakan pengurus sejumlah bank milik negara dalam waktu dekat merupakan upaya menjawab tantangan bisnis yang dinamis. “Bukan bongkar pasang, kan yang namanya RUPS itu sudah ada waktunya (tahunan). Saya rasa (ganti direksi) Bank Mandiri, ya normal-normal saja. Selama kita bisa lihat orangnya punya expertise yang baik,” katanya.

    Lebih jauh Erick Thohir mengatakan perombakan tersebut hanyalah perubahan biasa yang dilakukan oleh bank-bank BUMN. Perubahan ini akan dilakukan sesuai dengan kapabilitas manajemen bank-bank tersebut.

    Perombakan direksi dan komisaris Bank BUMN ini menyusul perombakan terhadap manajemen PT Bahana Pembiayaan Indonesia (Persero) atau BPUI yang dilakukan sebelumnya. Dua dari tiga direktur baru BPUI sebelumnya berasal dari Bank Mandiri.

    Robertus Bilitea yang menjadi Direktur Utama BPUI tercatat sebagai Komisaris Independen di Bank Mandiri. Sementara itu, Pantro Pander Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Bisnis BPUI sebelumnya menjabat sebagai SVP Merger and Acquisition Bank Mandiri.

    Perubahan direksi ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-46/MBU/12/2019 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). 

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara