TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menyambangi kantor Kementerian Perhubungan pada Kamis, 13 Februari 2020. Kedatangannya bermaksud untuk menghadiri acara penandatanganan komitmen guna menciptakan wilayah bebas korupsi.
"Hari ini saya menghadiri kegiatan pencanangan komitmen pembentukan zona integritas yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan. Zona integrasi itu penting karena sasarannya adalah Kemenhub menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih dalam melayani," ujar Firli di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, seusai menghadiri acara.
Dalam acara itu, Firli menekankan pentingnya penguatan aparatur pengawas di lingkungan pemerintahan. Sebagai bagian pengawasan, ia meminta inspektur jenderal di masing-masing instansi bekerja optimal dan mengkaji ulang sistem pelayanan serta pengadaan barang dan jasa.
Firli turut meneken komitmen wilayah bebas rasuah bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penandatanganan ini diikuti oleh jajaran eselon I di lingkungan kementerian.
Firli menampik kunjungannya ke Kementerian Perhubungan merupakan bentuk safari. Menurut dia, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pencanangan anti-korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Ini bukan safari. Acara ini adalah kegiatan pencanangan komitmen untuk wujudkan wilayah bebas korupsi," tuturnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menghujani kritik kepada Firli terkait safarinya ke pelbagai instansi. ICW menilai Firli cs lebih sibuk safari ketimbang mencari buron kasus suap, yakni Harun Masiku.
Sejak dilantik pada 20 Desember 2019, Firli memang terhitung sudah beberapa kali bertandang ke instansi-instansi, seperti bertemu politikus Senayan. Dia juga menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum hadir di Kementerian Perhubungan.
Ihwal kunjungan Firli, Budi Karya mengatakan kegiatan ini penting untuk mengingatkan instansi terhadap bahaya tindakan rasuah. "Kita tahu korupsi itu merusak, sangat fatal untuk suatu negara.
Saya apresiasi Pak Firli datang ke sini, kita diingatkan tidak lakukan perbuatan yang tidak diinginkan," tuturnya.
Ia berharap Kementerian Perhubungan dapat meningkatkan good corporate governance atau GCG. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
