Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta kementerian dan lembaga tak lagi berkelahi soal data impor beras. Pernyataan itu ia ungkapkan saat data teranyar terkait lahan baku sawah dan produksi padi 2019 dirlis.
"Kalau sudah ditata dengan baik, semestinya kita ke depan tidak perlu berkelahi soal impor beras atau lainnya," ujar Luhut di kantor Kementerian Pertanian, Selasa, 4 Februari 2020.
Sejumlah kementerian dan badan sebelumnya meluncurkan data teranyar lahan baku sawah dan produksi padi 2019 seluas 7,46 juta hektare. Data itu disusun oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pusat Statistik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Luhut mengatakan data ini dapat menjadi rujukan untuk kementerian terkait. Khususnya, kata dia, untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depan, termasuk impor produk pangan.
Selanjutnya, Luhut berpendapat bahwa penggunaan big data seperti ini penting. Ia meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus bekerja sama untuk mengelola data secara komprehensif dengan memanfaatkan tekonologi yang telah berkembang.
"Tentu teknologi akan berkembang ke depan. Sekarang baru 4G, nanti 5G dan seterusnya. Marilah kita bangun teamwork," tuturnya.
Sebelumnya, data terkait impor, salah satunya impor beras, yang dirilis oleh Kementerian Pertanian kerap berbeda dengan data yang diterbitkan BPS. Perbedaan data itu mendorong pemerintah untuk membuat peta produksi beras.
