Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PLN Akui 700 Ribu Rumah Tangga Belum Nikmati Listrik

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo kunjungi mandalika, pantau kesiapan lisrik untuk MotoGP.
Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo kunjungi mandalika, pantau kesiapan lisrik untuk MotoGP.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui bahwa perseroannya belum bisa mencapai rasio elektrifikasi hingga 100 persen pada tahun 2019. Ia berdalih, PLN mendapatkan tantangan tersendiri untuk mengaliri listrik pada daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar.

"Kami mengakui saat ini masih dari 98,9 persen ada 1,1 persen rumah tangga yang belum ke Listrik yaitu sekitar 700 ribu rumah tangga," kata Darmawan saat rapat dengan pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

Kemudian untuk wilayah pedesaan, kata Darmawan, untuk rasio elektrifikasi desa  mencapai 97,6 persen, sehingga masih ada 2,4 persen atau sekitar yang 2 ribu desa yang belum teraliri listrik.

"Untuk itu kami ke depannya akan menekankan pada program Listrik Desa menggunakan berbagai sumber listrik yang ada di daerah tersebut. Baik itu renewble energi baik itu geothermal baik itu solar atau  itu hydro dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengungkapkan rencana BUMN ini untuk melakukan peremajaan pembangkit listrik tua yang masih mengandalkan bahan bakar diesel (solar). Porsi solar ini akan digantikan dengan gas yang ia sebut sebagai hasil proses gasifikasi. Adapun dalam proyek konversi ini telah menggandeng Pertamina sebagai penyuplai bahan bakar.

Namun ia mempunyai catatan, bagi daerah terpencil agak sulit untuk dilakukan gasifikasi karena sifat gas yang mempunyai batasan dalam pengemasannya. Sehingga dirasa akan menyulitkan dalam pengirimannya ketika membawa skala besar dengan jalan yang tidak memungkinkan.

Oleh karena itu PLN akan memutar otak guna mencari cara agar mendapatkan solusi yang tepat bagi wilayah terpencil. "Tapi mayoritas diesel kita akan dikonversi gas, kecuali di tempat yang skalanya ekonominya sangat kecil. Itu mungkin akan kita carikan solusi lain," ungkap Zulkifli, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin, 31 Januari 2020.

PLN, kata Zulifli, telah bekerja sama dengan lembaga asing untuk membantu mencarikan solusi bagi pembangkit-pembangkit yang terletak pada wilayah terpencil. Sehingga ia berharap dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa didapatkan hasil kajiannya dan segera diputuskan solusi apa yang tepat untuk daerah tersebut.

 

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Banyak Politisi Jadi Komisaris, Ini Jawaban Kementerian BUMN

16 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Banyak Politisi Jadi Komisaris, Ini Jawaban Kementerian BUMN

BUMN menyebutkan penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik perusahaan.


Sosok Andi Arief dari Aktivis 1998, Politisi Demokrat, Staf Khusus Presiden, Rehabilitasi Narkoba, kini Komisaris PLN

23 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sosok Andi Arief dari Aktivis 1998, Politisi Demokrat, Staf Khusus Presiden, Rehabilitasi Narkoba, kini Komisaris PLN

Andi Arief sebagai Komisaris PLN. Ini perjalanan politisi Partai Demokrat dari aktivis 1998, staf khusus presiden, pernah rehabilitasi narkoba.


Terpopuler: Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang, Wanti-wanti Penjual Roti Okko

1 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Tambang, Wanti-wanti Penjual Roti Okko

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.


Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

1 hari lalu

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono, saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama dengan PT Bina Karya di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024. Kerja sama itu merupakan langkah awal dalam pembangunan 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara di IKN dengan target nilai investasi Rp 20 triliun. TEMPO/Nandito Putra
Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

Konsorsium Garuda Nusantara menjalin kerja sama dengan Bina Karya dalam pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN.


Cerita Bos Balai Pustaka soal Sempat Ada PHK di Perusahaannya: Saya Tidak Khawatir..

1 hari lalu

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji ditemui dalam acara Indonesia Brand Forum di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Cerita Bos Balai Pustaka soal Sempat Ada PHK di Perusahaannya: Saya Tidak Khawatir..

Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji menceritakan sempat melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.


Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

1 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Terkini Bisnis: Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Nasib Roti Okko setelah Temuan Dugaan Bahan Pengawet Kosmetik

Anwar Abbas mengatakan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah.


Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

1 hari lalu

Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.


Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

1 hari lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisaris Utama PLN

Eks Gubernur BI sekaligus bekas Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PT PLN (Persero). Ini rekam jejaknya.


Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

1 hari lalu

Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, dalam rapat konsultasi Panitia Khusus Hak Angket Century, di Gedung MPR/DPR, Jakarta (21/12). TEMPO/Imam Sukamto
Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief jadi Komisaris PLN, Pengamat: Melanggar Permen BUMN

Pengamat menilai pengangkatan Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief di jajaran komisaris LN mengabaikan soal etis.


Daftar Politikus yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

2 hari lalu

Tempo Explain: Bancakan Kursi Komisaris BUMN
Daftar Politikus yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN

Selain Andi dan Burhanuddin, sejumlah politikus diangkat menjadi komisaris BUMN