TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengungkapkan bahwa saat ini, aset perusahaan listrik tersebut mencapai Rp1.550 triliun. "Hingga triwulan ketiga 2019, aset kita mencapai Rp1.550 triliun, begitu juga laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) yang terus meningkat," kata Dirut PLN saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin 3 Februari 2020.
Terkait program 35.000 megawatt (MW), Zulkifli menyebutkan bahwa per 31 Desember 2019, realisasi perkembangan dari proyek tersebut adalah 6.811 MW atau 19 persen.
Selanjutnya, pembangkit yang masih dalam progres konstruksi sebesar 20.167,8 MW atau setara dengan 57 persen. Megaproyek yang masih dalam tahap kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum konstruksi, sebesar 6.877,6 MW atau 20 persen.
Sisanya, dalam tahap pengadaan 829 MW atau 2 persen dan perencanaan 734 MW atau 2 persen. "Hanya 4 persen terbagi dalam pengadaan dan perencanaan," Zulkifli.
Adapun untuk transmisi listrik, Dirut PLN menjelaskan, yang telah beroperasi sepanjang 20.174,9 kms atau 43 persem dari total rencana 47.889,2 km. Transmisi yang dalam progres konstruksi 14.047,4 kms atau 29 persen dan pra konstruksi 13.136,8 kms atau 28 persen.
Sebelumnya, Dirut PLN juga mengungkapkan bahwa perseroannya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara penyetor pajak terbesar di Tanah Air. Zulkifli Zaini mengungkapkan, selama 2015-2019 perseroan telah memberikan berkontribusi sebesar Rp 120,5 triliun untuk pajak negara, termasuk pajak atas revaluasi aset senilai Rp 19,6 triliun, serta program tax amnesty Rp 5,2 triliun.
"PLN merupakan salah satu kontribusi pajak besar negara, dan selalu bertambah. MoU ini merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi IT dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan yang terdapat pada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan PLN," kata Zulkifli di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.
ANTARA | EKO WAHYUDI
