Di Depan DPR, Dirut PLN Ungkap Aset Perseroan Mencapai Rp 1.550 T

Reporter

Editor

Rahma Tri

Zulkifli Zaini bersiap memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengangkatannya menjadi Direktur Utama PLN di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Sebelumnya, Zulkifli lama berkarir sebagai bankir. Saat ini pun ia merupakan Komisaris Independen BNI sejak 17 Maret 2015. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengungkapkan bahwa saat ini, aset perusahaan listrik tersebut mencapai Rp1.550 triliun. "Hingga triwulan ketiga 2019, aset kita mencapai Rp1.550 triliun, begitu juga laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) yang terus meningkat," kata Dirut PLN saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Terkait program 35.000 megawatt (MW), Zulkifli menyebutkan bahwa per 31 Desember 2019, realisasi perkembangan dari proyek tersebut adalah 6.811 MW atau 19 persen.

Selanjutnya, pembangkit yang masih dalam progres konstruksi sebesar 20.167,8 MW atau setara dengan 57 persen. Megaproyek yang masih dalam tahap kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum konstruksi, sebesar 6.877,6 MW atau 20 persen.

Sisanya, dalam tahap pengadaan 829 MW atau 2 persen dan perencanaan 734 MW atau 2 persen. "Hanya 4 persen terbagi dalam pengadaan dan perencanaan," Zulkifli.

Adapun untuk transmisi listrik, Dirut PLN menjelaskan, yang telah beroperasi sepanjang 20.174,9 kms atau 43 persem dari total rencana 47.889,2 km. Transmisi yang dalam progres konstruksi 14.047,4 kms atau 29 persen dan pra konstruksi 13.136,8 kms atau 28 persen.

Sebelumnya, Dirut PLN juga mengungkapkan bahwa perseroannya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara penyetor pajak terbesar di Tanah Air. Zulkifli Zaini mengungkapkan, selama 2015-2019 perseroan telah  memberikan berkontribusi sebesar Rp 120,5 triliun untuk pajak negara, termasuk pajak atas revaluasi aset senilai Rp 19,6 triliun, serta program tax amnesty Rp 5,2 triliun.

"PLN merupakan salah satu kontribusi pajak besar negara, dan selalu bertambah. MoU ini merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi IT dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan yang terdapat pada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan PLN," kata Zulkifli di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.

ANTARA | EKO WAHYUDI






Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

25 detik lalu

Erick Thohir Siapkan Aturan Blacklist Direksi dan Komisaris BUMN Bermasalah, Kapan Berlaku?

Erick Thohir tengah berencana mengeluarkan aturan blacklist atau daftar hitam terhadap direksi dan komisaris BUMN yang terlibat kasus hukum.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

15 menit lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

32 menit lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


PLN Sudah Gunakan Kendaraan Dinas Listrik di Kepri

3 jam lalu

PLN Sudah Gunakan Kendaraan Dinas Listrik di Kepri

PLN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang telah menggunakan kendaraan dinas listrik.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

4 jam lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Charge Kendaraan Listrik di atas Jam 10 Malam Dapat Diskon 30 Persen

5 jam lalu

Charge Kendaraan Listrik di atas Jam 10 Malam Dapat Diskon 30 Persen

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya melaporkan bakal memberikan diskon kepada pengguna kendaraan listrik yang melakukan charge di SPKLU.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

5 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

6 jam lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

6 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

7 jam lalu

Erick Thohir Targetkan Ekosistem Transportasi di Jakarta Rampung Tahun Depan

Kementerian BUMN ingin transportasi di Jakarta seperti MRT, LRT, hingga Transjakarta terkonsolidasi sehingga memudahkan masyarakat