Akhir Bulan Ini, BPK Umumkan Kerugian Negara karena Jiwasraya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai melakukan pertemuan di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 7 Januari 2020. Dalam pertemuan tersebut BPK dan KPK menyepakati kerja sama dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menargetkan akan mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada akhir Februari 2020. Hingga pemeriksaan itu rampung, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan lembaganya sama sekali belum boleh menyampaikan materi yang termaktub dalam audit tersebut.

 

"Prosesnya sedang jalan dan bagian pertama yaitu perhitungan kerugian negara akan disampaikan kurang lebih akhir Februari ini. Sedangkan pemeriksaan lainnya akan bertahap diselesaikan," ujar Agung di Kantor BPK, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. Menurut dia, penyelesaian penghitungan kerugian negara dilakukan untuk mendukung penegakan hukum. Selain oleh BPK, kasus Jiwasraya kini telah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan telah menyeret sejumlah tersangka.

 

Terkait dengan audit investigasi terhadap perusahaan asuransi pelat merah tersebut, Agung mengatakan BPK telah mengantongi sekitar 60 persen data terkait dengan hal-hal yang diidentifikasi sebagai kecurangan atau fraud di Jiwasraya. "Pemeriksaan investigasinya cukup panjang karena yang terkait juga cukup banyak di situ, terkait juga dengan entitas seperti Kementerian BUMN, OJK, BEI, KSEI dan lainnya yang juga akan kami lakukan pemeriksaannya," tutur dia.

 

Agung memastikan bahwa diperiksanya pihak-pihak tersebut tidak berarti mereka bersalah. Ia mengatakan pemeriksaan itu bertujuan untuk melihat keterkaitan lembaga-lembaga tersebut terhadap fraud di Jiwasraya, serta pelaksanaan tugas dari entitas-entitas tersebut.

 

Adapun Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Dito Ganinduto meminta persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa selesai selambatnya dalam tiga tahun ke depan, tau hingga 2023.

 

"Kami sepakat dengan Ketua BPK, solusi ini mesti diselesaikan dalam tiga tahun, 2023 harus selesai, ini komitmen bersama untuk mencari dan menyelesaikan solusi," tutur dia. Tenggat waktu itu ditetapkan agar masyarakat, khususnya nasabah, lebih tenang dan menyerahkan tindak lanjut perkara kepada pemerintah. Penyelesaian perkara itu juga menjadi tanda bahwa pemerintah hadir.

 

Dito mengatakan langkah BPK saat ini itu selaras dengan Komisi Keuangan DPR yang telah membentuk Panitia Kerja Industri Keuangan. "Kami ingin ini segera diselesaikan untuk mencari solusi, bagaimana mengembalikan hak nasabah 5,5 juta dan 17 ribu investasi di Jiwasraya, khususnya js saving plan."

 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Jiwasraya akan mulai menyicil kewajibannya untuk membayar klaim nasabah mulai akhir Maret 2020. Menurut Erick, saat ini kewajiban Jiwasraya adalah untuk membayar dana nasabah senilai Rp 16 triliun. Di sisi lain, Jiwasraya juga mengalami kekurangan solvabilitas (kewajiban membayar kewajiban) sekitar Rp 28 triliun. Nilai sebesar itu diperlukan untuk memenuhi ketentuan risk base capital (RBC) sebesar 120 persen. 

 

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

16 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

22 hari lalu

Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

Kejaksaan Agung kembali menyita 16,4 aset Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi Jiwasraya.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

34 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Kejagung Kembali Sita Aset Tanah Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Korupsi Jiwasraya

36 hari lalu

Kejagung Kembali Sita Aset Tanah Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Korupsi Jiwasraya

Benny Tjokrosaputro merupakan terpidana dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

37 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

37 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

38 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

38 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

41 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.


Terdakwa Kasus Asabri Benny Tjokrosaputro Dituntut Hukuman Mati

44 hari lalu

Terdakwa Kasus Asabri Benny Tjokrosaputro Dituntut Hukuman Mati

Benny Tjokrosaputro dituntut hukuman mati dan membayar uang pengganti sebesar Rp5,733 triliun dalam kasus korupsi Asabri