BPK Didesak Ungkap Peran OJK dalam Kasus Jiwasraya

Reporter

Editor

Rahma Tri

Prahara Asuransi Jiwasraya

TEMPO.CO, Jakarta - Pagi ini Komisi XI DPR RI melakukan rapat konsultasi di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait penyampaian hasil audit investigasi PT Jiwasraya (Persero). Menanggapi pertemuan ini, pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai ada hasil audit yang sebenarnya sangat ditunggu publik, yakni peran regulator dalam mengizinkan produk JS Saving Plan.

"(Bagaimana) Peran regulator yang meloloskan izin produk JS Saving Plan dalam keadaan laporan keuangan window dressing," ujarnya kepada Bisnis.com, Senin 3 Februari 2020. Regulator yang ia maksud di sini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Menurut Irvan, publik bertanya-tanya karena regulator tidak pernah menghentikan produk Jiwasraya ini, yang menjanjikan bunga supernormal. Proses investigasi peran regulator ini tambahnya juga harus sampai ke OJK periode sebelumnya, serta ke level 2 atau deputi komisioner, dan level 3 atau direktur.

Menurut catatan Bisnis.com, produk JS Saving Plan milik asuransi BUMN ini menawarkan imbal hasil di rentang 9 persen-13 persen selama 2013-2018. Janji untung itu lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga deposito FY2018 sekitar 5,2 persen - 7,0 persen per tahun, juga lebih besar dari pertumbuhan IHSG FY2018 yang negatif 2,3 persen.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebelumnya telah merilis kronologis kasus Jiwasraya. Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menyampaikan permasalahan Jiwasraya memang telah terlihat semenjak 2004. Kala itu, Jiwasraya melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) -- yang kemudian bersalin rupa menjadi bagian dari OJK -- Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya.






Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

9 jam lalu

Sebut Harga Tiket Kereta Cepat Terlampau Murah, Ekonom: Jadi Beban Berkepanjangan

Ekonom menilai proyek kereta cepat akan menjadi beban bagi Indonesia dalam jangka panjang karena harga tiket yang dijual terlampau murah.


Sambangi Pengungsi Gempa Cianjur, Erick Thohir Sebut Anak-anak Kelompok Paling Rentan

10 jam lalu

Sambangi Pengungsi Gempa Cianjur, Erick Thohir Sebut Anak-anak Kelompok Paling Rentan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut anak-anak sebagai kelompok paling rentan setelah bencana terjadi.


Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

11 jam lalu

Pengembangan M Bloc Space, Ada Renovasi Sistem Integrasi Transjakarta, MRT, dan LRT

Kementerian BUMN bakal mengembangkan kawasan M Bloc Space, Blok M, Jakarta Selatan.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

21 jam lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).


Erick Thohir: BUMN Terus Bersinergi Bantu Bencana Cianjur

1 hari lalu

Erick Thohir: BUMN Terus Bersinergi Bantu Bencana Cianjur

Sebagai salah satu BUMN, BRI melalui CSR BRI Peduli turut proaktif membantu warga terdampak.


BUMN Mempercepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara

1 hari lalu

BUMN Mempercepat Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Strategi BUMN mengurangi emisi karbon: mempercepat pensiun dini PLTU Batu Bara milik PLN dan pengembangan kendaraan listrik oleh Pertamina


IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

1 hari lalu

IKN Siapkan Lahan Khusus Pusat Kegiatan Keuangan, OJK: Mungkin 2,5 Kalinya BSD

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengalokasikan anggaran untuk perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

2 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

2 hari lalu

Ini Rencana OJK Setelah Kredit Macet Paylater Mendekati 8 Persen

OJK menyampaikan rata-rata rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) di industri bayar tunda alias paylater mendekati angka 8 persen.