Kasus Gagal Bayar Jiwasraya, Sandiaga: OJK Harus Refleksi

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambangi rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Sandiaga Uno menilai kasus gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) seharusnya menjadi momentum bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan refleksi atas kegiatan pengawasannya selama ini.

"Saya apresiasi kerja dari Kejaksaan. Tetapi kalau kita lihat kan perannya OJK dan terus terang menurut saya, OJK harus refleksi. Anything significant fundamental the last for five years," kata Sandiaga di Kempinski Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Evaluasi yang dilakukan OJK selama lima tahun belakangan ini, menurut Sandiaga, harus dilakukan agar bisa memastikan pasar saham di Indonesia lebih transparan dan akuntabel. "Dan tak dijadikan arena untuk goreng-gorengan saham," ucapnya.

OJK sebelumnya menilai kasus Jiwasraya terjadi karena pemegang saham tidak berhasil mengawasi tata kelola perusahaan. "(OJK) bukan dalam konteks defensif atau membela diri, tapi yang pertama harus mengatasi masalah itu kan pemilik," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo, Selasa, 28 Januari 2020. "Kemudian untuk mengawasi jalannya perusahaan ini biasanya menunjuk komisaris untuk melakukan pengawasan." 

Anto menyebutkan regulator merupakan penjaga lapis ketiga atas kondisi industri. Pihak yang seharusnya memiliki peran lebih besar adalah pemegang saham sebagai pemilik atau lapis pertama dan komisaris sebagai lapis kedua.

 

Dalam kasus Jiwasraya ini, Anto menyatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pihak yang diberi kuasa oleh bendahara negara merupakan pihak yang pertama kali seharusnya memahami kondisi perusahaan. Demikian juga komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Instrumen dalam sebuah perusahaan ini seharusnya mampu menjaga tata kelola yang baik dalam asuransi tertua di Indonesia itu. "Komisaris bisa menggunakan tools untuk pengawasannya, di antaranya dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan perusahaan membuat laporan keuangan yang transparan," ujar Anto.

Anto juga membantah jika OJK dinilai tidak melakukan pengawasan sehingga masalah keuangan Jiwasaraya terus merosot. Pasalnya, sejumlah rambu telah diberikan oleh regulator kepada manajemen.

Termasuk kaitannya dalam penempatan investasi. Berbagai keputusan strategis perseroan termasuk pemilihan saham, menurut Anto, merupakan kebijakan manajemen yang semestinya mendapatkan pengawasan dari pemilik saham dan komisaris.

 

Lebih jauh Anto menjelaskan, sebenarnya pemilik saham sudah tahu sejak 2004 bahwa modal Jiwasraya sudah kurang dari ketentuan. Pemilik saham pun mengambil langkah bahwa Jiwasraya harus tetap beroperasi, yang berarti harus tetap menjual produk.

"Lalu pengawas (Bapepam LK yang kemudian melebur menjadi OJK) bilang, bagaimana mau berjualan kalau modalmu masih kurang? Akhirnya pemegang saham melakukan reasuransi sehingga secara laporan keuangan menjadi sehat, tapi apakah modalnya di-inject? Tidak," ujar Anto.

Anto mengklaim pengawasan terus berlangsung saat OJK mengambil alih fungsi Bapepam pada 2013. Kondisi Jiwasraya tak kunjung membaik hingga masalah gagal bayar terjadi pada Oktober 2018.

BISNIS

 

 






Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital, Sandiaga: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Kerja Sama

2 jam lalu

Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital, Sandiaga: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Kerja Sama

Sandiaga Uno mengatakan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital harus dikerjakan bersama antara pemerintah dan dunia usaha


Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

21 jam lalu

Strategi BRI Antisipasi Jelang Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

BRI menempuh strategi soft landing strategy untuk menjaga kualitas aset agar tetap sehat dan prudent.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

22 jam lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

1 hari lalu

Pemerintah Targetkan IPO Pertamina Geothermal Energy pada Triwulan I 2023

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal melakukan Initiap Public Offering (IPO) perusahaan energi panas bumi Pertamina Geothermal Energy.


Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

1 hari lalu

Kredit Perbankan Tumbuh 11,95 Persen, OJK: Ditopang Kredit Investasi

OJK membeberkan kondisi perbankan nasional saat ini. Kredit perbankan pada Oktober 2022 tercatat tumbuh menjadi 11,95 persen secara tahunan.


Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

1 hari lalu

Aturan PAYDI Baru Pertegas Komitmen Customer Centric Prudential Indonesia

Prudential Indonesia memandang aturan baru PAYDI sebagai penyempurnaan dari kebijakan yang telah berlaku.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

1 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

1 hari lalu

OJK Akan Telusuri Aset dan Harta Pribadi Pemegang Saham Pengendali Wanaartha Life

OJK akan menelusuri aset para pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa Adisarana atau Wanaartha Life. Termasuk harta pribadinya.


Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

1 hari lalu

Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

OJK mencatat ada 28 ribu pemegang polis asuransi Wanaartha Life. Tetapi karena ada yang terdaftar berkelompok, jadi total sekitar 100 ribu peserta.


Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

1 hari lalu

Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

OJK kemarin resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Apa yang selanjutnya akan dilakukan otoritas?