Susul Pertamina, PLN Integrasikan Data Perpajakan dengan DJP

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lemdikpol menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina dan PT PLN dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi karyawan kedua BUMN tersebut.

    Lemdikpol menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pertamina dan PT PLN dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi karyawan kedua BUMN tersebut.

    TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman terkait integrasi data perpajakan. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sudah dilakukan sejak 2018.

    Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, sebenarnya integrasi data perpajakan PLN ke DJP tersebut merupakan tahap kedua. "Integrasi tersebut dapat meminimalkan timbulnya sengketa (dispute) dan menekan biaya kepatuhan Wajib Pajak (Cost Compliance) serta Wajib Pajak lebih fokus menjalankan bisnis prosesnya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020.

    Zulkifli mengungkapkan, PLN melayani 75 juta pelanggan dengan 4 juta transaksi per hari senilai Rp 800 miliar. Sehingga, dengan kerja sama ini akan sangat memudahkan perseroan dalam membayar pajak. "Karena setiap transaksi akan terpantau secara realtime oleh PLN serta DJP," ucapnya.

    Pada tahap ini PLN bersama DJP melakukan pengembangan integrasi data perpajakan dengan diberikannya hak akses kepada PLN untuk mendapatkan data faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi PLN (vendor) dari sistem DJP dan pembentukan SPT Tahunan Badan (proforma). "Ini salah satu Iangkah mewujudkan transparansi perusahaan dan cooperative compliance secara berkelanjutan,"  ujarnya.

    Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontribusi perpajakan terbesar kepada negara, nota kesepahaman ini menjadi upaya strategis dalam perbaikan administrasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara