Menteri Basuki Minta KPK Awasi Uang Rp 120 T di PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) meninjau proyek taman di Komplek GBK,Senayan, 10 Mei 2018. Basuki Hadimoeljono telah memberikan janjinya untuk segera menyelesaikan seluruh arena pertandingan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan ini, Basuki meminta KPK mengawal penggunaan APBN Rp 120 triliun dan dana Rp 200 triliun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di kementeriannya.

“Kami mohon dapat pendampingan dari KPK,” kata Basuki dalam keterangannya usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2020. 

Menurut Basuki, ini adalah kunjungan ke-14 dari Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain ke kementerian lembaga. Meski telah bertemu, Basuki mempersilahkan KPK untuk tetap melakukan penindakan jika terbukti ada penyimpangan dan pelanggaran hukum di kementeriannya. “Namun pencegahan tetap yang paling utama,” kata dia.

Firli Bahuri mengatakan Kementerian PUPR mengerjakan cukup banyak pembangunan infrastruktur dana APBN Rp 120 triliun tersebut. Untuk itu, KPK pun bertandang ke PUPR sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi.

KPK, kata Firli, berkepentingan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Setelah bertemu Basuki, Firli bersyukur karena mengetahui sudah ada 9 strategi pencegahan korupsi yang dijalankan di Kementerian PUPR.

Laporan serupa juga diterima Firli saat bertandang ke Kementerian BUMN beberapa waktu lalu. Bagaimanapun, kata dia, dua kementerian ini adalah leading sector pembangunan nasional. “Kami harus kawal, artinya tidak boleh terjadi korupsi,” ujarnya.






Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

5 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

20 jam lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.


Kunjungi Korban Gempa Cianjur Mensos Risma Bawa 600 Bungkus Nasi Padang

1 hari lalu

Kunjungi Korban Gempa Cianjur Mensos Risma Bawa 600 Bungkus Nasi Padang

Mensos Tri Rismaharini memboyong 600 bungkus nasi padang untuk korban Gempa Cianjur.


Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

1 hari lalu

Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Mardani H Maming disebut menandatangani terlebih dahulu SK pengalihan IUP PT BKPL ke PT PCN sebelum diperiksa anak buahnya.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

1 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

1 hari lalu

PUPR dan Pemerintah Finlandia Bahas Proyek Pengelolaan Air Limbah dan Kota Pintar IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menemui Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia, Nina Vaskunlahti


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

3 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

4 hari lalu

KPK Optimistis Praperadilan AKBP Bambang Kayun Bakal Ditolak Hakim

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Bambang mengajukan praperadilan.


KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

4 hari lalu

KPK Cegah AKBP Bambang Kayun Berpergian ke Luar Negeri

Ali menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar Bambang Kayun tidak pergi saat dimintai keterangan.