TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan ada belanja modal yang menghasilkan barang dengan statusnya tak jelas sebesar Rp 63 triliun dalam APBN. Salah satunya ada di Kementerian Perhubungan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan sejumlah belanja modal yang tak jelas statusnya tersebut akibat dari koordinasi yang kurang baik antara pemegang kuasa anggaran dan pihak yang dikoordinasikan.
"Dalam APBN ada Rp63 triliun belanja modal yang sudah dilakukan belanjanya statusnya terkatung-terkatung. Tujuannya mau dihibahkan, barang yang belum ditetapkan statusnya," tuturnya seperti dilansir Bisnis.com, Jumat 24 Januari 2020.
Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci berapa nilai barang hasil belanja modal yang tidak jelas statusnya yang dikelola oleh Kemenhub. Dia juga tidak menjelaskan secara jelas jenis barang yang tidak jelas statusnya itu.
Belanja modal yang harus dihibahkan tersebut, terangnya, harus melalui tanda tangan antara pemegang kuasa anggaran seperti Kementerian Perhubungan dan penerima hibah seperti pemerintah daerah dan BUMN.
Hal yang disayangkannya, dia menyatakan acap kali terjadi hibah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari pemda atau BUMN yang ujungnya BUMN meminta penanaman modal negara (PMN) lagi ke Kemenkeu.
"BUMN masih minta lagi PMN, berarti kurang koordinasi. Hal-hal ini kami akan lebih ketat. Walaupun usulkan belanja modal kami belum langsung setujui, belanja modal itu harus produktif," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menyatakan belanja modal yang akan dihibahkan dianggarkan harus sudah melalui persetujuan dengan penerima hibah sejak awal.
Dengan begitu, barang modal yang dihasilkan dipelihara dengan baik, sekaligus menghindari belanja modal yang dalam laporan keuangan pemerintah di Kemenhub atau kementerian lain menjadi aset yang tidak jelas.
"Dibutuhkan perencanaan yang aktif dan kementerian menjangkau pemangku kepentingannya," imbuhnya.
