Masa Tugas Satgas 115 Selesai, Moeldoko: Masih Tetap Dijalankan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moeldoko tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Moeldoko tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) belum akan dibubarkan menyusul tugas anggota Satgas itu telah selesai per 31 Desember 2019.

    "Sementara ini akan tetap dijalankan dengan berbagai perbaikan. Selama ini ada evaluasinya," ujar Moeldoko usai rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

    Moeldoko menjelaskan, dilanjutkannya Satgas 115 itu karena belum ada Undang-Undang yang mengatur kerja task force terkait penanganan illegal fishing. "Sementara, karena Satgas task force enggak boleh permanen. Sementara ini akan tetap dijalankan dengan berbagai perbaikan," ujar mantan Panglima TNI ini.

    Seperti diketahui masa kerja Satgas 115 sebenarnya berakhir pada 31 Desember 2019 lalu. Satgas itu dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2015.

    Selain mengevaluasi Satgas 115, Moeldoko menambahkan bahwa rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam pun turut membahas rencana omnibus law terkait sistem keamanan laut. "Tadi bicara soal Satgas 115, bagaimana menghadapi illegal fishing. Efektivitas satgas itu seperti apa. Nanti ada 24 regulasi yang dimasukkan dalam omnibus law pengamanan laut itu, khususnya di ZEE," ucap Moeldoko.

    Dalam rapat itu juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, perwakilan Bakamla, Polair, serta sejumlah pejabat Polhukam lainnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk bertindak proaktif dalam menjaga kedaulatan kawasan perairan Natuna. Pengganti Susi Pudjiastuti ini dinilai perlu melakukan reorientasi pengawasan laut, sehubungan dengan klaim sepihak Cina atas perairan Natuna.

    "Langkah strategis yang mesti dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah mereorientasi kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), setidaknya meningkatkan capaian yang sudah diraih oleh Satgas 115," kata Abdul Halim, awal bulan ini.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.