Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan omnibus law mendatang gelombang kritik dari sejumlah kalangan. "Dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan perundang-undangan diharuskan adanya partisipasi masyarakat. Namun Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang dibuat pemerintah mengabaikan semua proses tersebut," ujar Peneliti Auriga sekaligus anggota Koalisi, Iqbal Damanik.
Koalisi masyarakat sempat menuntut pembahasan ditunda. Namun beleid itu akhirnya melenggang juga ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kemarin, DPR menetapkan progran legislasi nasional prioritas 2020, di dalamnya termasuk RUU Cipta Karya. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya mendukung semangat pemerintah untuk memperbaiki perizinan investasi demi mendorong ekonomi. "Kami ingin Omnibus Law akan bermanfaat bagi iklim investasi tanpa ada yang dirugikan," kata dia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tak merespons ketika dihubungi mengenai cacat prosedur dalam pembahasan omnibus law. Namun Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwidjono menyatakan pembahasan RUU sapu jagat ini masih panjang hingga nanti disahkan. "Ruang diskusi masih banyak dan kami akan membuka ruang, boleh siapapun memberikan masukan seluas-luasnya," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 17 Januari lalu.